Kinerja Dinas Pertanahan Aceh Timur Dinilai Lelet, Pembangunan Irigasi Sayap Kanan Terhambat

oleh -201 views
Foto Bangunan Irigasi Sayap Kanan, di Desa Alue ie Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

ACEH TIMUR, Sabtu (26/10/2019) suaraindonesia-news.com – Pembangunan Irigasi sayap kanan dari bendung langkahan Aceh Utara, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, sudah berjalan 4 tahun baru siap di kerjakan sepanjang 10 km dari volume 42 Km, dengan target selasai selama 3 tahun sejak tahun 2016.

Proyek Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan pagu anggaran 225 M bersumber dana APBN di bawah kementrian PUPR, yang dikerjakan oleh PT. Selaras Mandiri Sejahtera dan PT. Nahla Sempurna selaku KSO.

Berdasar penelurusan Media suaraindonesia-news.com, terkendalanya pembangunan irigasi tersebut disebabkan Pemerintah Aceh Timur belum menyelasaikan pembebasan tanah, seharusnya bangunan irigasi tersebut sudah dapat dimanfaat oleh petani mulai tahun 2019, seperti Kecamatan Julok dan Nurussalam, berpuluh-puluh tahun bercocok tanam padi sawah dari curah hujan.

Pembangunan irigasi sayap kanan ini merupakan program Nawa Cita Presiden Jokowi-Yusuf Kalla, sebagai program strategi nasional dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, terutama dalam capaian target swasembada pangan nasional.

Lambatnya penyelesaian pembebasan lahan menunjukkan pemerintah Aceh Timur khususnya Dinas Pertanahan Aceh Timur lamban dan terkesan tidak serius dalam menindak lanjuti program Pemerintah Pusat, terutama program Nawacita Jokowi Dodo.

Hal ini dapat di lihat dari progres pembagunan tersebut belum mencapai 40 persen, seharus nya pembangunan irigasi tersebut sudah selesai di bangun, karena lelet nya kerja Dinas Pertanahan Aceh Timur dalam penyelesaian pembebasan tanah, melebihi target 3 tahun bangunan ini belum selesai.

Pegiat Sosial Aceh Timur, Darwin menilai lemah nya kinerja Dinas Pertanahan Aceh Timur, sangat merugikan masyarakat khususnya petani di Kecamatan Kulok dan Nurussalam sebagai daerah tadah hujan, yang lama sudah mendambakan air irigasi untuk bisa bercocok tanam 2 kali dalam setahun seperti daerah Kecamatan Simpang Ulim.

“Bupati Aceh Timur H. Hasballah M Thaeb harus mengevaluasi kinerja Dinas Pertanahan Aceh Timur, jika tak becus di ganti dengan Kepala yang lebih cakap dan berkualitas, cetus Darwin di sebuah cafe Julok,” kata Darwin. Sabtu (26/10).

Sementara tokoh masyarakat Pante Bidari, Zulkifli, saat di mintai tanggapan, mengatakan, agar pihak Dinas Pertanahan Aceh Timur segera menyelesaikan pembayaran pembebasan tanah warga, seperti di Gampong Alue Ie Mirah.

“Mereka sudah lama membuat buku rekening, sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak Dinas Pertanahan Aceh Timur,” cetus Zulkifli.

Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, Juliadi, S.SIT. MH saat di minta tanggapan, mengatakan bahwa pihaknya membayar jika kelengkapan sesuai aturan sudah dipenuhi dan sebelum pembayaran, pihaknya di audit terlebih dahulu oleh BPKP dan persetujuan LMAN dalam pembayaran.

“Kita terus menghimbau masyarakat untuk segera memenuhi syarat kelengkapannya agar proses pembayaran berikutnya dapat disetujui oleh pejabat terkait,” katnya.

“Bagi yang sudah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan LMAN, sudah kita lakukan pembayaran semuanya,” tukasnya.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Marisa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *