JAKARTA, Rabu (3/12) suaraindonesia-news.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan bencana banjir besar dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Permintaan tersebut disampaikan Said setelah laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Desember 2025 mencatat 753 korban meninggal dunia, 650 orang hilang, 2.600 orang luka-luka, serta lebih dari 576 ribu warga terpaksa mengungsi.

Said menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga terdampak.

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima media, Rabu (3/12/2025).

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana tersebut. Termasuk, memaksimalkan penggunaan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun yang dapat digunakan untuk menunjang proses tanggap darurat dan pemulihan awal.

“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” kata Said.

Ia juga menyoroti laporan mengenai warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan kondisi keputusasaan akibat distribusi bantuan yang belum merata.

“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” ujarnya.

Karena itu, legislator asal Madura tersebut meminta pemerintah untuk mempercepat penyediaan fasilitas pengungsian yang layak, kebutuhan pangan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian bagi warga terdampak. Ia juga menekankan pentingnya layanan trauma healing bagi anak-anak serta memperluas operasi pencarian dan penyelamatan bagi korban yang masih hilang.

Untuk penanganan jangka panjang, Said mendorong pemerintah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skema anggaran multiyears, termasuk melalui APBN 2026. Menurutnya, kerusakan pada fasilitas umum sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar membutuhkan anggaran besar dan perencanaan jangka panjang.