Kejari Batu Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pungutan Pajak Rp 1 Miliar

oleh -284 views
Foto: Kejari Batu tahan dua tersangka kasus pungutan pajak Rp 1 M.

KOTA BATU, Kamis (08/09/2022) suaraindonesia-news.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu melakukan penahanan kepada dua orang tersangka kasus dugaan korupsi Penyimpangan dalam Pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2020 sebesar Rp 1 Miliar.

Kedua tersangka berinisial AFR dan J di tahan usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejari Batu, Kamis (08/09/2022), setelah diperiksa sebanyak 53 yang terdiri dari saksi diantaranya PNS di lingkungan Pemkot Batu, PPAT, serta Wajib Pajak.

Kepala Seksi (Kasi) Inteljen Kejari Batu, Edi Sutomo mengatakan, penahanan kedua tersangka atas nama AFR dan J karena berkas perkara sudah memenuhi persyaratan.

“Dari hasil penyidikan terungkap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka AFR bersama-sama dengan tersangka J menurunkan NJOP dengan cara mengubah kelas objek pajak tanpa penetapan Walikota,” kata Edi Sutomo, Kamis (08/09).

Ia mengungkapkan, pada kasus tersebut penyidik mengatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 1,084 Miliar bersumber dari selisih antara BPHTB dan PBB yang telah ditetapkan oleh Pemkot Batu dengan yang telah diubah oleh para tersangka.

Menurutnya, mengubah NJOP tanpa ada penetapan Walikota akan melanggar Pasal 51 ayat (3) PERDA Kota Batu No.7/2019 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 15 ayat (3) PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB

“Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Walikota berdasarkan klasifikasi objek pajak,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, tersangka juga membuat NJOP baru yang tidak sesuai dengan prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 5

“Pendaftaran Objek PBB baru dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan ketentuan  yakni mengajukan pendaftaran secara tertulis yang ditujukan kepada walikota, dan Pasal 6 ayat (3) yaitu permohonan mutasi subjek PBB, harus dilengkapi dengan surat permohonan mutasi,” ungkap Edi Sutomo.

Kemudian, tersangka harus mencetak SPPT-PBB diluar pencetakan massal tidak sesuai prosedur melanggar PERWALI No.54/2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB Pasal 13 ayat (6).

“SPPT-PBB dapat diterbitkan melalui Pencetakan Masal; atau Pencetakan dalam rangka pembuatan salinan SPPT-PBB dan Mutasi, Pembetulan dan Keberatan SPPT,” kata dia.

Atas perbuatannya, penyidik meyakini telah terjadi Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” paparnya.

Edi Sutomo menyebut jika tersangka AFR yang merupakan Staf Analis Pajak pada BAPENDA Kota Batu selaku Operator Sistem Manajeman Informasi Objek Pajak (SISMIO), dalam kedudukannya mempunyai akses ke aplikasi SISMIOP telah mengubah NJOP objek pajak dengan cara mengubah ‘kelas’.

Kemudian, juga mengubah kelas objek pajak dan membuat Nomor Objek Pajak (NOP) yang baru serta melakukan pencetakan SPPT-PBB dengan tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan jumlah BPHTB dan PBB yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak menjadi berkurang.

Tersangka J selaku orang swast atau makelar dinilai telah bekerjasama dan memberikan sejumlah uang kepada tersangka AFR untuk kepentingan penurunan BPHTB yang dari pengurusan tersebut tersangka J juga mendapatkan keuntungan.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat subjektif dan objektif itu, sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP mengenai penahanan yang hanya dapat dikenakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, dengan beberapa alasan yang mendasari yakni tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,

“Terhadap kedua tersangka langsung kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Malang selama 20 hari terhitung sejak hari ini Kamis, 08 September 2022, dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk kepentingan penyidikan,” jelasnya.

Setelah penetapan tersangka akan dilanjutkan dengan pendalaman khusus terhadap masing-masing tersangka dalam rangka penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke Penuntut Umum.

Reporter : Adi Wiyono
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam

Tinggalkan Balasan