Kasus Tipikor Pengadaan Gedung Dinkes Sumenep, Masuk Tahap P19

oleh -170 views
Novan, Kasi Intel Kejari Kabupaten Sumenep.

SUMENEP, Kamis (13/2/2020) suaraindonesia-news.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendalami dan melakukan penelitian kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) selama empat belas hari kini tinggal satu hari lagi untuk di periksa.

Kepala Kejari Sumenep, Djamaludin melalui Kasi Intel, Novan menyampaikan, pemberkasan materil dan formil yang sudah diserahkan oleh Kepolisian Resort (Polres) pada Jumat (31/1/2020) yang lalu, ternyata sampai saat ini dinilai masih kurang berkasnya.

“Ini sudah diteliti oleh jaksa peneliti selama jangka waktu yang telah ditentukan, jadi dalam jangka waktu 14 hari ini jaksa peneliti menemukan beberapa pentunjuk, dan akan disampaikam melalui surat berupa P19 kepada pihak Polres Sumenep,” ungkap Kasi Intel, Novan, saat ditemui di kantornya, Kamis (13/2).

Semua berkas yang diserahkan ke Kejari oleh pihak Polres Sumenep, besok terakhir jaksa peneliti Kejari Sumenep, dan rencananya akan diserahkan kembali ke Polres Sumenep, karena berkas tersebut masih kurang dengan berikan kode P19.

“Untuk jangka 14 harinya ini besok terakhir hari Jumat, karena penyerahan berkas ke Kejari Sumenep masuk pada tanggal 31 januari 2020 lalu. Tapi sepertinya hari ini sudah selesai tinggal kita serahkan ke Polres. Kita kembalikan berkas dan data petunjuknya dari jaksa peneliti,” jelasnya.

Novan menjelaskan, dari 14 hari dilakukan penelitian dan sudah selesai, maka pihak Polres Sumenep wajib melengkapi data yang masih kurang tersebut.

“Jadi berkas yabg diarahkan polres kepasa kejaksaan bukan tidak lengkap akan tetapi ada kekurangan dari segi formil dan materil,” ungkapnya.

Dalam penelitian berkas tersebut, jaksa peneliti Kejari Sumenep menemukan banyak kejanggalan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini, dengan demikian pihaknya masih belum bisa memberikan komentar, karena hal tersebut menjadi rahasia negara.

“Temuan itu tidak bisa disampai kan, namun yang pasti dalam penanganan kasus ini, kami akan bedah sedalam-dalamnya, dan kita akan membuka untuk menemukan pihak-pihak apa saja yang terkait. Serta juga yang bisa dimintai pertanggung jawaban dari kasus ini,” paparnya.

Novan membeberkan, berkas tersebut banyak kejanggalan yang masih bersifat tabu, meskipun pada sebelumnya Polres Sumenep telah menyerahkan P21 berkas kasus dugaan Tipikor pengadaan gedung Dinkes.

“Jadi semua kejanggalan yang ditemukan oleh jaksa peneliti semuanya dituangkan ke surat p19, dan tidak diungkapkan. Karena inikan masih penyidikan Polres, meski kewenangan Polres semua untuk penyedikan. Jadi kita hanya memberikan petunjuk, tergantung dari Polres bisa memenuhi apa tidak petunjuk dari jaksa peneliti,” terangnya.

Dari hasil pemeriksaan, Novan ditanya, apakah ada tersangka lainnya, selain yang ditetapkan Polres Sumenep yakni inisial I dan A, pihaknya menjelaskan hal itu tergantung nanti pada pengembangan kasus pengadaan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep.

“Karena saat ini sudah dituangkan pada surat P19 dari kami jaksa peneliti, tinggal kita tunggu dari Polres bisa memenuhi apa tidak kekurangan yang ditemukan oleh Kejari,” katanya.

Untuk kasus pengadaan gedung Dinkes ini Novan mengatakan, kerugian dari kasus tersebut ditaksir sekitar 200 juta.

“Terkait tersangka kenapa tidak dibawa saat pemeriksaan, sesuai pasal 184 Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) yang mana ada 5 item. Yakni Saksi, Dukomen, Petunjuk, Ahli, dan tersangka. Untuk sementara yang diperiksa masih 4 item, jadi nanti setelah P21 barang bukti dan tersangka, baru diserahkan ke Kejari,” pungkasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *