Kajari Sumenep; Kasus Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Disidangkan

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi.

SUMENEP, Selasa (24/07/2018) suaraindonesia-news.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengusulkan jika nilai korupsi dibawah Rp 50 juta tidak harus disidangkan. Tetapi cukup membayar ganti rugi nilai kerugian negara.

“Ini sesuai dengn surat edaran Jampidsus terkait perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian saat penyelidikan di bawah Rp 50 juta. Kerugian negara tersebut bisa dikembalikan dan calon tersangka tidak perlu disidangkan, cukup diserahkan ke inspektorat jika yang melakukan itu PNS aktif,” terang Kepala Kejari Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi.

Pasalnya, menurut Bambang, apa bila nilai kerugian negara kecil justru tidak seimbang dengan anggaran yang digunakan untuk biaya operasional dalam penangnan kasusnya.  Cukup dilakukan di Tipikor Surabaya.

“Misalnya kerugian negara dari satu kasus korupsi Rp 30 juta, namun biaya operasional pengangan kasus menghabiskan Rp 100 juta. Nah, ini kan malah rugi lagi negara, makanya kemudian ada kebijakan khusus,” ucapnya.

Baca Juga: Soal Penangkapan Residivis Mobil “Bodong” di Sumenep Bakal Merembet ke Tanggerang 

Ditegaskannya hal itu bukan berarti membiarkan korupsi dilakukan oleh pejabat. Sebab, hal itu sudah sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2016.

Untuk itu, Kejari Sumenep berencana membuat MoU dengan aparat penegak hukum lainya serta dengan pemerintah daerah.

“Bagi kami, menangani perkara korupsi tetapi tidak ada uang negara yang bisa diselamatkan. Buat apa? Hanya untuk memenjarakan orang. Bukan itu target penanganan kasus korupsi. Tetap harus ada uang negara yang dikembalikan,” tukasnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here