ACEH TIMUR, Minggu (17/11) suaraindonesia-news.com – Beredar kabar, dalam penanganan lebih kurang 250 pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Desa Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur, pihak UNHCR dan IOM diduga tak melibatkan Pemerintah Daerah maupun lembaga lokal di Kabupaten Aceh Timur.
Darwin Eng, seorang aktivis yang berdomisili di Aceh Timur menyebutkan Kabupaten Aceh Timur hanya sebagai daerah penampung ratusan pengungsi Rohingya, baik yang sebelumnya sebanyak 105 orang yang ditempatkab di Desa Kuala Parek Kecamatan Sungai Raya, hingga mereka selanjutnya dipindahkan ke Desa Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur bersamaan 150 orang warga Rohingya yang terdampar di Kuala Krueng Thoe Kecamatan Madat awal bulan November 2024.
“Kabarnya seperti itu, Pemkab Aceh Timur tidak dilibatkan secara langsung oleh pihak UNHCR dan IOM, Aceh Timur hanya sebagai tempat penampungan saja,” sebut sumber.
Selama ini kata Darwin, yang terlibat dalam penanganan pengungsi secara langsung di Aceh Timur adalah IOM dan UNHCR, serta PUSPELKESOS Aceh Utara sebagai vendor IOM dan Yayasan Kemanusian Muslim Indonesia (YKMI) sebagai mitra UNHCR. YKMI adalah lembaga nasional yang memiliki kantor cabang di Banda Aceh.
Menurutnya, Pemkab dan lembaga lokal di Aceh Timur jelas tidak terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya, cuma pihak desa setempat yang menyiapkan konsumsi untuk pengungsi Rohingya atas kerjasama dengan YKMI.
“Padahal pada saat terdampar, yang tangani dan bekerja keras adalah Pemkab Aceh Timur dan aparat keamanan TNI/Polri, tapi selanjutnya tidak dilibatkan,” Cetus Darwin.
Untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut, Media ini mencoba melakukan konfirmasi dengan Amrullah Pj Bupati Aceh Timur, maupun Juru bicara Pemkab Aceh Timur, Namun hingga saat ini belum ada tanggapan maupun penjelasan dari pihak Pemkab Aceh Timur.
Selanjutnya media ini Sabtu (16/11) melakukan konfirmasi dengan Cristine selaku perwakilan IOM Aceh, pihak IOM belum memberikan konfirmasi sampai saat ini, hanya menyampaikan kepada media ini untuk melakukan konfirmasi kepada pemerintah Aceh Timur dan warga desa setempat terlebih dahulu sebelum konfirmasi kepada IOM.
“Kami juga perlu konfirmasi dan menginfokan juga ke pihak Pemda terkait sorotan bg Darwin tadi – karena sorotan dia mewakili suara pemerintah ke IOM dan UNHCR,” ujar Cristine.
Permintaan pihak IOM diatas kepada media ini, terkesan rancu, karena konfirmasi yang dialamatkan kepada IOM diarahkan untuk dijawab oleh pemerintah Aceh Timur, apakah IOM dalam hal ini menempatkan pemerintah Aceh Timur sebagai juru bicara IOM?
Bahkan Cristine sempat mengarahkan media ini untuk konfirmasi dengan beberapa pihak lain termasuk dengan Ayundha IOM di Jakarta, akan tetapi saat di hubungi mengaku tidak lagi bekerja di IOM.
Terakhir Cristine sempat minta media ini untuk konfirnasi dengan Muzakir Ketua KANA, saat mempertanyakan kapasitas Muzakir KANA di IOM, Cristine tidak memberikan jawaban, hingga ia minta untuk konfirmasi dengan Pemkab Aceh Timur.
