exodus
Berita UtamaNewsPemerintahan

IPW Dorong Kapolri Suyudi Perkuat Pemberantasan Narkoba dan Reformasi Internal Menuju Polri yang Profesional

×

IPW Dorong Kapolri Suyudi Perkuat Pemberantasan Narkoba dan Reformasi Internal Menuju Polri yang Profesional

Sebarkan artikel ini
IMG 20261014 154929
Foto: Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.

​JAKARTA, Rabu (14/10) suaraindonesia-news.com – Indonesia Police Watch (IPW) secara resmi mendorong Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menjadikan akselerasi pemberantasan narkoba serta reformasi internal sebagai prioritas utama.

Langkah strategis ini dinilai krusial demi mendongkrak profesionalisme personel, memperketat sistem pengawasan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

​Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa agenda pemberantasan narkoba harus diletakkan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program 100 hari kerja Kapolri.

Implementasinya menuntut sinergitas yang solid antara Bareskrim Polri, jajaran Kepolisian Daerah (Polda), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya dalam memburu bandar besar, membongkar sindikat lintas wilayah, serta membersihkan kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan peredaran gelap narkotika.

​“Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain menindak jaringan peredaran, Polri juga perlu memperkuat pencegahan, melindungi generasi muda, serta memastikan setiap anggota yang terbukti terlibat narkoba ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam siaran pers, Rabu, (14/10).

​Dorongan kuat dari IPW ini menyusul rentetan pengungkapan kasus narkotika berskala besar di sejumlah wilayah strategis tanah air.

Di Sumatera Utara, operasi gabungan bertajuk Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang digelar bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membuahkan hasil masif.

Petugas berhasil mengamankan 37 orang di kawasan bantaran Sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Dari puluhan orang yang terjaring, hasil tes urine menunjukkan 27 orang positif menggunakan narkoba.

​Langkah tegas serupa juga dilakukan di ibu kota. Penggerebekan terpadu di dua kawasan rawan, yakni Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026, melibatkan kekuatan gabungan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan BNN.

Operasi tersebut berhasil mengamankan 24 orang, masing-masing 16 orang dari Kampung Ambon dan 8 orang dari Kampung Boncos, sekaligus menyita barang bukti narkotika serta sejumlah senjata tajam yang diduga dipersiapkan pelaku untuk memberikan perlawanan terhadap petugas.

​Menurut pandangan IPW, keberhasilan penindakan taktis ini wajib ditindaklanjuti secara sistematis melalui pemetaan wilayah rawan secara berkala, penguatan operasi terpadu yang berkesinambungan, serta evaluasi komprehensif terhadap dampak di lapangan.

Pendekatan operasional pun harus disesuaikan dengan karakteristik sosio-kultural masing-masing daerah agar pemberantasan dapat menyentuh akar persoalan.

​Di samping pemberantasan narkotika, IPW menyoroti urgensi pembenahan struktural di tubuh Polri yang mencakup tiga pilar utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengawasan internal, serta manajemen sumber daya manusia (SDM) yang objektif.

Penilaian dan evaluasi kinerja pimpinan di setiap level satuan kerja harus berpijak pada parameter yang terukur, meliputi kompetensi manajerial, rekam jejak bersih, integritas moral, serta pencapaian target tugas yang nyata.

​Ketua IPW menggarisbawahi bahwa reformasi organisasi harus bermuara pada kemudahan akses keadilan bagi masyarakat. Warga negara tidak seharusnya dihadapkan pada birokrasi yang rumit atau harus memviralkan persoalan hukum di media sosial terlebih dahulu demi mendapatkan atensi serta respons cepat dari aparat penegak hukum.

​“Pembenahan Polri perlu diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan membuat laporan, kejelasan penanganan perkara, hingga sikap personel saat memberikan pelayanan. Prinsip meritokrasi, transparansi, dan pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting untuk mewujudkan perubahan tersebut,” ungkapnya.

​Sebagai instrumen pengaman sistemik, IPW mendorong efektivitas pengawasan melekat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi ini dinilai mendasar guna membentengi institusi dari potensi penyalahgunaan wewenang, mendisiplinkan anggota, sekaligus memastikan para komandan atau pimpinan satuan bertanggung jawab penuh atas pembinaan moral anak buahnya.

​Dalam aspek mutasi dan promosi jabatan, penempatan personel harus murni dilandasi oleh pertimbangan objektif berbasis meritokrasi, seperti kapabilitas, integritas, dan kebutuhan riil organisasi, demi menjaga soliditas internal serta marwah institusi.

​Ketua IPW juga mengingatkan bahwa pembenahan internal yang masif harus berjalan beriringan dengan perbaikan kultur komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Implementasi pelayanan yang humanis, transparansi informasi publik, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) yang akuntabel merupakan pilar utama dalam merawat kepercayaan publik (public trust).

​Melalui rangkaian langkah strategis tersebut, IPW optimistis bahwa momentum program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menjadi tonggak sejarah pembaruan yang kokoh, tidak hanya dalam membasmi sindikat narkoba sampai ke akarnya, tetapi juga menghadirkan institusi Polri yang modern, presisi, dan dicintai masyarakat.