BALIKPAPAN, Selasa (19/5) suaraindonesia-news.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan.
Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mengoordinasikan percepatan penanganan bencana banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan klasik di tengah masyarakat Kota Beriman.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat komisi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala DPU Balikpapan, Rita, didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Jen Supriyanto, beserta jajaran pejabat struktural terkait.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menyatakan bahwa agenda utama RDP ini adalah membedah sejauh mana realisasi dan rencana kerja DPU yang harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan.
Salah satu poin krusial dalam visi misi tersebut adalah penuntasan masalah titik-titik banjir yang tersebar di wilayah perkotaan.
“Kami sengaja duduk bersama DPU untuk membahas persoalan penanganan banjir ini. Ini adalah masalah klasik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat dan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan,” ujar H. Yusri usai memimpin jalannya rapat.
H. Yusri tidak menampik bahwa realisasi proyek pengendalian banjir pada periode berjalan menghadapi tantangan berat. Faktor utamanya adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat yang berimbas ke daerah.
Kondisi defisit atau pemangkasan ini membuat sejumlah program kerja tidak bisa berjalan dengan kapasitas penuh. Kendati demikian, Komisi III mendesak DPU agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk mengendorkan kualitas dan kuantitas penanganan di lapangan.
“Penanganan banjir ini sebenarnya adalah program prioritas utama pemerintah kota. Namun, karena saat ini program kita terdampak oleh efisiensi anggaran, maka kami meminta DPU untuk tetap bekerja semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan sisa ruang fiskal yang ada,” tegasnya.
Menatap tahun anggaran 2027, Komisi III DPRD Balikpapan sudah mulai menyusun langkah preventif dan strategi pembiayaan yang lebih agresif. H. Yusri menekankan bahwa alokasi dana penanggulangan banjir pada tahun 2027 mendatang harus ditingkatkan secara signifikan, bahkan wajib melampaui total anggaran yang dikucurkan pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Komisi III memberikan instruksi khusus kepada DPU agar skema penanganan banjir tahun 2027 tidak lagi terpusat pada satu atau dua kawasan saja. Pihaknya menginginkan asas pemerataan dengan sistem plot anggaran per item di setiap kecamatan.
“Kami menekankan untuk tahun 2027 mendatang, penanganan titik banjir harus ada per item di setiap kecamatan. Jadi, setiap kecamatan di Balikpapan mendapatkan porsi penanganan yang jelas untuk mengoptimalkan pemetaan dan penyelesaian titik genangan yang selama ini luput dari perbaikan,” urai H. Yusri.
Desakan penambahan anggaran dan percepatan proyek infrastruktur air ini bukan tanpa alasan. Menurut Yusri, keterlambatan dalam menangani banjir akan memicu dampak domino yang merugikan daerah, baik dari sektor sosial maupun stabilitas ekonomi warga.
Banjir yang kerap merendam jalan di beberapa titik dan permukiman dinilai sangat mengganggu mobilitas logistik serta merusak aset usaha masyarakat.
“Harapan kami, anggaran tahun 2027 bisa naik melebihi tahun 2026. Kita ingin permasalahan banjir ini secepatnya tertangani secara maksimal. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampak kerugiannya meluas ke persoalan sosial dan ekonomi yang biayanya jauh lebih mahal bagi masyarakat,” pungkas H. Yusri.
Reporter: Fauzi
Editor: Qonita
Publisher: Eka
