BALIKPAPAN, Kamis (28/12/2023) suaraindonesia-news.com – Angka kemiskinan di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari angka 2,45 persen di tahun 2022 menjadi 2,31 persen di tahun 2023.

Hal tersebut dipaparkan Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud dalam ekspose akhir tahun yang dihadiri oleh sekitar 1700 Ketua RT dan ratusan Ketua LPM se Balikpapan di BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, (27/12) malam.

Penurunan angka kemiskinan di kota jasa ini menurut Rahmad merupakan bagian dari salah satu program pembangunan yang sudah dicanangkan melalui moto berkolaborasi dan bersinergi sejak dirinya dilantik menjadi Wali Kota Balikpapan periode 2021 – 2026.

Dengan kolaborasi dan bersinergi ini, Rahmad menyebut, sejumlah pembangunan sudah berjalan. Bahkan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara geliat ekonomi di Balikpapan juga mengalami tren peningkatan positif termasuk dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Geliat ekonomi ini juga dibarengi dengan situasi Kota Balikpapan yang aman dan nyaman. Kita harapkan dengan adanya IKN ini pembangunan di Kota Balikpapan juga terus meningkat, termasuk menekan angka kemiskinan salah satunya melalui pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

Sebagai kota jasa, kata dia, tentunya Pemkot Balikpapan akan terus menggenjot daya tarik investor untuk terus berinvestasi. Sehingga geliat ekonomi dan pembangunan bisa terus ditingkatkan.

Hal itu menurut Rahmad harus dibarengi dengan tata pengelolaan yang benar, baik dari sisi pelayanan maupun perizinan.

“Kita tidak akan mempersulit setiap investor yang akan masuk di Balikpapan, tapi harus tetap mengikuti regulasi yang ada,” terangnya.

Dalam paparannya, Rahmad juga menjelaskan realisasi BPJS Kesehatan Kelas III gratis yang menelan anggaran sebesar Rp.100 miliar, seragam sekolah gratis bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, serta pembagunan sekolah negeri di beberapa Kecamatan yang sebagian sudah terlaksana.

Kemudian realisasi kenaikan Dana Operasional (DO) RT secara bertahap, sejak bulan Oktober – Desember 2023 dari angka sebelumnya Rp.750.000 menjadi Rp.1.000.000 dan angka tersebut akan kembali naik di awal tahun 2024 menjadi Rp.1.500.000.

Kendati dengan anggaran APBD Kota Balikpapan yang minim, menurut dia, program pemerintah tetap bisa terlaksana karena salah satunya didasari dengan kolaborasi dan bersinergi termasuk keterlibatan RT dan LPM.