DPRK Abdya, Gelar Paripurna Pertanggung Jawaban APBK Tahun 2016

oleh -152 views
Rapat Paripurna LKPJ APBK tahun 2016.di Aula Rapat gedung lantai dua DPRK setempat. Foto: Nazli/SI

ABDYA ACEH, Jumat (28/7/2017) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten(DPRK)Abdya Menggelar Paripurna Pembahasan Rancangan Qanun Tentang Pertanggung Jawaban  pelaksanaan  APBK Tahun 2016.

Pantauan Awak media, rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRK Abdya, Zaman Akli, S.Sos. Wakil Ketua I Romy Sahputra dan dua puluh anggota DPRK yang dihadiri oleh Sekda Abdya,Drs Thamrin yang mewakili Bupati Ir Jufri Hasanuddin, perwakilan Polres Abdya Kompol Sulaiman, para Asisten, Staf ahli, Staf khusus, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kabag dan Camat, ketua KIP, ara Alim Ulama,Tokoh Masyarakat ,Tokoh Adat, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Abdya Drs Thamrin yang mewakili bupati menyampaikan sambutannya yang menyebutkan, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Abdya tahun 2016 merupakan implementasi dalam penerapan format struktul APBK. Baca Juga: SK Pemberhentian Belum Ada, Dua Pejabat di Abdya Tetap Aktif

Selain itu, Sekda juga memaparkan garis besar rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2016 antara lain, pendapatan tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 1.082.722.715.39,55 sedangkan realisasinya sebesar Rp 1.030.356.622.146,32.

“Belanja daerah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.22.428.806.902,32 sampai akhir tahun realisasinya sebesar Rp1.104.567.548.238,00 atau 90,21 persen,” sebut Sekda.

Sementara untuk pembiayaan, lanjut Sekda, penerimaan dari sumber sisa lain perhitungan anggaran sebelum direncanakan pada APBK tahun 2016 sebesar Rp141.706.91.592,77 dengan pengeluaran pembiayaan kabupaten Abdya tahun 2016 adalah nihil.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Abdya menyimpulkan bahwa rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaa APBK tahun 2016 terdiri dari, realisasi pendapatan sebesar Rp1.030.356.622.146,32, realisasi belanja dan tranfer Rp1.104.567.548.238,00.

“Defisit Rp74.210.926.091,68, untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah telah mengangarkan dan meralisasikan penerimaan Silpa tahun lalu sebesar Rp141.706.091.592,77,” terang Sekda.

Untuk pembiayaan daerah, lanjut Sekda, penerimaan Rp141.706.91.592,77 dengan pengeluaran nihil.

“Jumlah pembiayaan netto Rp141.706.091.592,77 dan sisa lebih pembiayaan Silpa Rp67.495.165.501,09,”Demikian tutup Sekda. (Nazli)

Tinggalkan Balasan