SUMENEP, Swnin (02/06) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyelesaikan proses evaluasi akhir atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Hasil evaluasi Tersebut, diumumkan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).
Badan Anggaran DPRD merampungkan sinkronisasi antara hasil pembahasan di tingkat komisi dengan nota penjelasan Bupati Sumenep.
Dari evaluasi tersebut, tercatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar.
Meski SILPA mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan netto yang mencapai Rp441,24 miliar.
Akibatnya, terdapat selisih defisit sebesar Rp181,45 miliar dalam struktur keuangan daerah.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi belanja dan memperkuat daya serap anggaran.
“Meskipun ada defisit, tren penurunan SILPA dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp411,54 miliar adalah sinyal positif terhadap optimalisasi pembangunan,” ujarnya saat memimpin paripurna.
Zainal menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan, namun dengan pendekatan yang tidak membebani masyarakat.
“Peningkatan PAD harus bijak. Jangan sampai masyarakat menjadi objek pajak yang justru memberatkan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada secara kreatif dan produktif,” kata politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Dalam rapat itu, ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berhasil meningkatkan PAD sebesar 1,84 persen.
Selain itu, Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, serta pencapaian indikator kinerja dengan predikat “Sangat Berhasil”.
Zainal menambahkan, capaian tersebut perlu dijadikan motivasi untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik dan pemerataan pembangunan.
Ia meminta agar seluruh rekomendasi legislatif dijalankan secara serius dan berkelanjutan.
“Langkah strategis ke depan adalah terus menciptakan inovasi daerah dan mengelola potensi lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
