Reporter: Rusdi Hanafiah
Langsa-Aceh, Selasa (29/11/2016) suaraindonesia-news.com – Tak tahan dengan ulah atasan, puluhan pekerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) daerah setempat, Selasa (29/11/2016) kehadiran puluhan pekerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa, lengkap dengan baju dinas meminta pihak DPRK, untuk mencopot jabatan Direktur RSUD Langsa Syarbaini karena dinilai otoriter, arogan dan tak memiliki etika serta moral,” ujar mereka.
“Koordinator aksi tersebut, Netty Herawaty mengatakan sejak dipimpin oleh Syarbaini, seluruh karyawan RSUD Langsa bekerja di bawah tekanan, ketakutan dan intimidasi. Selain itu, mekanisme penerimaan tenaga kontrak dinilai tidak transparan dan tidak ada transparan dalam pembagian remunerasi,” katanya.
Kemudian dinilai pengelolaan bisnis rumah sakit tidak sehat, kebutuhan tenaga kerja tidak sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien. Contoh tidak melakukan alat ukur standart, tetapi hanya menggunakan logika, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit.
“Hubungan antar personal tidak terjalin sebagaimana mestinya pimpinan dan bawahan. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, maka kami tenaga medis, paramedis, penunjang medis, administrasi dan manajemen yang bekerja di RSUD Langsa telah sepakat untuk melancarkan aksi mogok kerja secara massal,” Katanya.
Tiba di DPRK Langsa, massa pengunjukrasa diterima oleh Ketua DPRK Langsa Burhansyah dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Ketua DPRK Langsa Burhansyah mengatakan, akan menanggapi serius perihal yang disampaikan para pengunjurasa.
“Aspirasi bapak ibu sudah kami tampung semua dan nanti kami akan menjumpai Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota dan Wali Kota non aktif untuk mencari solusi permasalahan ini,” kata Burhansyah.
Selain melaporkan aspirasi kepada Plt Wali Kota dan Wali Kota non aktif, Ketua DPRK mengaku akan membuat pansus ke rumah sakit untuk melihat langsung tranparasi.
“Pantauan Suara Indonesia-News.Com, saat aksi yang dilakukan para pekerja RSUD setempat, hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRK, Hidayat. Menurutnya, kenyamanan tenaga pekerja rumah sakit perlu segera direspon demi kenyamanan pasien.
“Perihal ini perlu kami respon langsung, karena kalau sudah tidak nyaman perawat maka mereka tidak bisa memberi pelayanan yang baik kepada pasien,” ujarnya.
Hidayat menuturkan, tidak bisa mempertahankan seorang pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang mengambil kebijakan sesuka hatinya.
“Kita harus tanggapi serius, hari ini juga harus kita duduk dengan Plt Wali Kota. Jangan kita pertahankan satu orang, mempertaruhkan banyak korban. Bila perlu, kalau ada hal-hal yang menyimpang, harus diteruskan kepada penegak hukum. Ini harus direspon dengan cepat jangan tunda-tunda,” tegasnya.
