Dinilai Janggal, KIP Aceh Utara Ditengarai Ada “Permainan Bisnis” Terkait Surat Bebas Narkoba PPS

oleh -1,632 views
Foto: Ketua PPK Seuneudon Aceh Utara, Adnan

ACEH UTARA, Senin (23/01/2023) suaraindonesia-news.com – Untuk kelengkapan persyaratan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah dinyatakan lulus, KIP Aceh Utara menginstruksikan kepada PPK se Aceh Utara untuk menyampaikan kepada PPS agar menyerahkan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika.

Dalam isi surat bernomor 96/PP.04-SD/1108/2023 pada tanggal 20 Januari 2023, KIP meminta kepada PPS untuk menyerahkan dokumen “Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika” yang diterbitkan Poliklinik Kesehatan Kepolisian sesuai wilayah hukum masing-masing kecamatan, paling telat 1(satu) hari sebelum pelantikan.

Terkait surat yang ditujukan kepada PPK ditengarai terdapat kejanggalan dan keanehan. Hal itu disebabkan pihak KIP Aceh Utara menunjuk dan mengarahkan PPS untuk melakukan uji tes urine di poliklinik kepolisian.

Dinilai aneh, karena menjadi sebuah tanda tanya besar apakah surat keterangan bebas narkoba hanya boleh diterbitkan oleh Poliklinik Polres Aceh Utara atau surat tersebut dikeluarkan oleh Polsek kecamatan masing-masing.

Diketahui, jumlah desa di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 852 Desa, apabila dikalikan setiap desa 3 orang PPS maka jumlah total 2, 556 orang anggota PPS pada Pemilu 2024.

Dengan jumlah anggota PPS sebanyak 2,500 lebih, pihak Poliklinik mampu melayani dan melakukan tes urine dalam waktu terbatas.

Selanjutnya jika bukan Poliklinik Polres yang dimaksud akan tetapi dikeluarkan oleh Polsek masing-masing kecamatan, apakah di Polsek tersedia alat dan punya kewenangan dalam menerbitkan surat keterangan bebas narkoba. karena itu domain nya rumah sakit tipe A.

Media ini mencoba menggali informasi terkait adanya kejanggalan dan keanehan terhadap surat KIP Aceh Utara yang disinyalir ada “permainan bisnis” dalam penerbitan surat bebas narkotika secara “express” tanpa tes urine atau hanya sekadar mengambil sampel saja.

Berdasarkan informasi dan temuan diperoleh media ini, screenshot percakapan di WAG PPS di Kecamatan Seuneudon, PPK mengarahkan PPS untuk mengumpulkan data dan meminta PPS menyiapkan biaya Rp 250 ribu per surat bebas narkoba.

Selain Kecamatan Seuneudon, informasi yang sama juga terjadi di kecamatan lain di Kabupaten Aceh Utara dengan biaya yang variatif.

Berikut kutipan percakapan di WAG yang memuat peran serta PPK dalam mengkoordinir PPS agar tidak ada yang mengurus surat bersih dari narkoba tersebut, kecuali diserahkan kepada koordinator (PPK) yang nantinya akan diserahkan kepala Polsek setempat.

“Mohon tidak ada yang buat sendiri, kita harus koordinasi dengan Polsek, kita buat kebersamaan, harga kita nego dengan Polsek dulu, mohon maklum,” imbau Miswardi, kepada anggota group PPS Seunudon.

Selanjutnya, Miswardi menyebutkan harga sebesar Rp. 250 ribu persurat.

“Biaya 250.000 persurat. Yang buat Polsek. Tidak ada yang melangkahi karena itu hak mereka. Kumpul sama koordinator masing-masing,” kutip isi chat itu.

“Surat bebas Narkoba harus yang dikeluarkan dari klinik Polres, harus diusul oleh Polsek. Selain itu tidak berlaku,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, ketua PPK Seunudon, Muhammad Adnan didampingi oleh Miswardi dan Muhammad Ilyas dan salah satu anggota PPK lainnya, kepada sejumlah wartawan membenarkan bahwa pihaknya mengkoordinir dan mengarahkan PPS agar mengikuti seragaman.

“Kami hanya mengumpulkan data KTP dan surat keterangan Geuchik secara seragam, agar saat dipanggil di Polres kami sekali antre,” kata Adnan.

Namun, ia berkilah soal uang hanya dikabarkan untuk menyiapkan sebesar Rp. 250 ribu. Uang itu kata dia hanya untuk berjaga-jaga.

“Kami tidak perintahkan oleh Polsek, kami suruh kumpulkan dana Rp. 250 ribu untuk kesiapan aja, dan itu dikumpulkan oleh mereka sendiri,” lanjut Adnan.

Terpisah, Ketua KIP Aceh Utara, Zulfikar saat dihubungi media ini pada Minggu (22/01) tidak diangkat, selanjutnya media mengirim pesan WhatsApp. Namun hingga hari ini Senin (23/01) belum mendapatkan konfirmasi.

Sementara beberapa pejabat utama Polres Aceh Utara yang dihubungi media ini tidak mengetahui soal adanya mobilisasi PPS dalam pengambilan surat bebas narkoba di Poliklinik Polres.

Reporter : Masri/Efendi
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam

Tinggalkan Balasan