Diknas OKI Bakal Rancang Sistem Data Terpadu

Eko Sugiarto, M.Pd kasubag keuangan Diknas OKI.

OGAN KOMERING ILIR, Kamis (19/9/2019) suaraindonesia-news.com – Sesuai dengan visi dan misi Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2019-2024 dalam bidang pendidikan, yakni pertama meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, dan kedua, standarisasi mutu tenaga pendidik dan kependidikan.

Untuk itu Dinas Pendidikan OKI selaku unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pendidikan (perbup nomor 79 tahun 2016) memiliki tugas dan fungsi dalam menyukseskan visi dan misi bupati sebagaimana disebut di atas.

Kadis Pendidikan OKI Muhamad Amin, S.Pd. MM melalui Eko Sugiarto, M.Pd kasubag keuangan mengatakan perlu dilakukan langkah-langkah strategis, terencana, dan sistematis. Salah satunya melalui verifikasi dan validasi data satuan pendidikan.

“Hal tersebut dipandang perlu dilakukan mengingat Dapodik merupakan sistem pendataan yang dikelola oleh kemendikbud dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan terus menerus diperbaharui secara online (permendikbud nomor 79 tahun 2015). Sejalan dengan kebijakan kemedikbud, maka perlu dirancang sistem data terpadu sebagai pendamping dapodik,” jelasnya, Kamis (19/9).

Lebih lanjut dikatakannya, mengingat masih ditemukan berbagai permasalahan teknis dalam updating data pokok satuan pendidikan, seperti masalah maintenence, sinkronize, dan jaringan internet.

“Kedepan, dinas pendidikan mendorong seluruh elemen/stake holder pendidikan, mulai dari warga sekolah, masyarakat maupun organisasi pemerintah terkait untuk dapat terlibat aktif dalam memajukan dunia pendidikan di Kab. OKI,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait validitas kepemilikan lahan serta aset lainnnya di satuan pendidikan, dinas pendidikan telah melakukan berbagai upaya yang terencana, seperti melakukan verifikasi dan validasi surat kepemilikan tanah/dokumen pendukung lainnya, serta melibatkan koordinator wilayah dan pengawas sekolah untuk melakukan pendataan terkait aset sekolah.

“Belum optimalnya pengurusan aset pendidikan dimana baru 20 persen satuan pendidikan negeri yang telah bersertifikasi, maka perlu dilakukan upaya yang sistematis dan bersinergi antara Dinas Pendidikan dengan opd terkait seperti Badan Pertanahan, BPKAD, Bappeda maupun opd lainnya sebagai leading sektor dalam menjaga aset daerah guna keberlangsungan dunia pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa,” pungkasnya.

Reporter : Firman
Editor : Amin
Publis : Marisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here