Diduga Takut Bertemu Mitra, Para Kepala SKPK di Jajaran Pemkab Abdya Curi Start Cuti

Reporter: Nazli Md

Abdya, suaraindonesia-news.com – Menjelang cuti bersama memasuki hari Raya Idul Fitri tahun 2016, para pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai mematikan handphone (hp) serta curi stat cuti dengan sejumlah alasan.

Ironisnya, dari kabar yang berhembus, aksi “menghilang” yang dilakukan oleh sejumlah pejabat Abdya itu diduga karena takut didatangi mitra-mitra kerja memasuki hari Lebaran. Parahnya lagi, para pejabat itu curi stat cuti dengan membawa serta mobil dinas.

Amatan Suaraindonesia-news.com, dari 22 SKPK dijajaran Pemkab Abdya, hanya beberapa pejabat yang masih terlihat berkantor diantaranya, para asisten Setdakab Abdya, kepala DPKKK, BPMPPKS, Kasatpol PP dan WH, Direktur BLUD RSUD Abdya, kepala KP2T, Dinas Syariat Islam (DSI), Dinas Kesehatan dan para Camat.

Sementara yang lainnya berada diluar daerah dengan berbagai alasan, ada yang menyebutkan ikut rapat dadakan di Banda Aceh ada pula yang ikut-ikutan. “Handphone dimatikan malah mengaktifkan WhatsApp (WA) yang tidak dimiliki oleh sebagai mitra-mitra dari para pejabat itu. Mereka berlalu meninggalkan daerah, itu sangat tidak profesional,”tegas Mahmud Hasyim anggota DPRK Abdya.

Mahmud Hasyim juga menyesalakan, aksi curi stat cuti para kepala SKPK itu. Menurutnya, sebagai pelayan masyarakat kepala SKPK itu belum bisa meninggalkan tugasnya apalagi belum ada surat edaran cuti dari penguasa wilayah,”Kebijakan mereka itu telah memaksa masyarakat harus menunggu lama bila ada kepentingan yang sangat prinsipil,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hasyim juga menegaskan, seharusnya para pejabat tersebut tidak takut didatangi oleh mitra kerja, mengingat saat ini merupakan hari baik bagi seluruh elemen masyarakat,”Mitra kerjakan itukan rekan-rekan kerja, tak perlu menghindar,” tegasnya.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengharapkan kepada Bupati Abdya, Ir Jufri Hasanuddin MM untuk menindak tegas para kepala SKPK maupun pihak-pihak tertentu yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

“Bupati Jufri harus berani mencegah mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi digunakan untuk lebaran. Dikarenakan, operasional mobil dinas sepenuhnya ditanggung negara, yang rugi rakyat,” pungkas Mahmud Hasyim.