LUMAJANG, Minggu (9/8/2020) suaraindonesia-news.com – Sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Lumajang mempertanyakan soal Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh pemerintah, yang hingga sekarang belum juga direalisasi pencairannya.
Menurut pengakuan dari seorang warga Desa Sidorejo, Kecamatan Rowokangkang, yang enggan disebutkan namanya, kepada media ini mengatakan, dari awal mereka menerima KKS, terhitung sudah 5 bulan lamanya, mereka belum ada sepeser pun menerima dana atas program pemerintah tersebut.
“Selama memegang KKS, sejak 5 bulan lalu hingga sekarang. Kami tidak pernah membelajakan bantuan KKS ini,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Minimal, katanya, kalau bantuan dari KKS cair, tentu akan mengurangi beban mereka, bisa membelanjakan sembako bagi keluarganya.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Heru, yang disampaikan warganya tidaklah mengada-ada. Selaku Kades, dirinya sangat prihatin melihat penerima KKS yang menyampaikan keluhananya terkait hal ini.
“Memang ada yang dari awal dia menerima KKS, hingga sekarang belum pernah menerima bantuan KKS dari pemerintah itu,” katanya saat dihubungi awak media.
Dengan adanya hal demikian, Heru yang meminta penjelasan ke pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh informasi atas hal tersebut, seperti kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang, juga menemui jalan buntu. Warganya juga sangat berharap dalam waktu dekat bantuan KKS segera dicairkan.
“Menurut keterangan Dinsos, kartu yang belum bisa dicairkan tersebut ternyata masih belum diaktifkan dari pusat,” ungkap Heru.
Ketika ditanya waktunya kapan bisa diaktifkan, Heru hanya bilang, kalau dirinya menunggu instruksi dari pusat saja sesuai jawaban dari Dinsos Kabupaten Lumajang.
Dari pantauan awak media, dan informasi yang diperoleh, bisa dikatakan ribuan kartu KKS yang masih belum aktif. Dan ini tersebar di 21 kecamatan sebagai Kabupaten Lumajang.
Kepala Dinsos Kabupaten Lumajang, Dewi Susiyanti, ketika ditanya awak media terkait jumlah KKS yang belum aktif dan tersebar dimana saja, pihaknya tidak menjawab.
“Datanya ada di kantor,” jawab Dewi via pesan WAnya.
Sampai dengan berita ini ditayangkan, pihak awak media masih belum mendapatkan jawab yang pasti dari pihak terkait.
Terkait hal ini, Bupati LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara SE, akan melaporkan kejadian ini kepada Kementrian Sosial RI. Yang mana menurutnya, hak warga miskin ini sudah dikebiri dan diduga ada unsur kesengajaan.
“Yang jelas kami akan tindak lanjuti hal ini, agar hal warga miskin juga terpenuhi dan dapat merasakan kesejahteraan,” paparnya.
Selain KKS yang belum aktif, kata Angga, pihaknya juga menyoal tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang diduga juga ada pola permainan dari sejumlah oknum.
“Bantuan Sosial Tunai (BST) juga kami laporkan, sebab adanya dugaan disalahgunakan. Yang awalnya dapat, untuk kedua dan ketiga kalinya mereka tidak dapat,” pungkasnya.
Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publisher : Ela
