SAMPANG, Sabtu (12 Sabtu 2017) suaraindonesia-news.com– Banyaknya warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di wilayah Kabupaten Sampang, untuk kepentingan dukungan perseorangan atau independent menjelang pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, membuat anggota DPRD setempat berencana melakukan kunjungan dan konsultasi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pusat.
Anggota Komisi I DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin, mengatakan, banyaknya warga yang masih menggunakan surat keterangan untuk keperluan yang bersifat administratif, mempunyai batas waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan e-KTP. Sehingga, jika surat keterangan itu dipaksakan untuk kepentingan pemilu khawatir akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Baca Juga: Nuris Menjadi Jujukan Pertama Kedatangan Jokowi di Jember
“Apabila surat keterangan itu habis masa berlakunya, apakah bentuk dukungan perseorangannya (Independent) nantinya juga tidak berlaku. Selajutnya, mekanismenya itu seperti apa. Kemudian juga terkait bentuk dukungan yang melalui KK yang sudah dianulir oleh aturan PKPU yang baru,” terangnya, Sabtu (12/8/2017).
Tidak hanya itu, pihaknya mengaku akan mengkonsultasikan mengenai sistem penggunaan panitia PPK dan PPS yang sepertinya juga digunakan untuk kepentingan Pemilihan Legislatif. Sebab, jarak waktu antara Pileg dan Pilkada tidak terlalu jauh.
“Apakah menggunakan panitia addhoc apa satu kesatuan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), jadi ini harus tegas dan ada landasan hukumnya, karena tidak menutup kemungkinan kesalahan sekecil apapun berpotensi menjadi pemicu sengketa pemilu, makanya harus kita antisipasi jauh hari sebelumnya,” tandasnya. (nor/luk)
