SAMPANG, Sabtu (15/12/2018) suaraindonesia-news.com – Penolakan keras yang dilakukan para juru parkir (Jukir) terkait parkir berlangganan mendapat tanggapan serius Komisi 1 DPRD Sampang. Agar permasalahan ini tidak berlarut dan menemukan jalan keluar terbaik.
“Kami akan carikan solusi terbaik untuk para jukir, terkait parkir berlangganan ini karena mereka menolak keras. Mungkin Senin depan kami akan panggil semua Stakeholderterkait, biar tidak berlarut masalah ini,” ungkap Aulia Rahman, kepada suaraindonesia-news.com, kemarin.
Menurut Aulia, permasalahan penolakan para Jukir terkait sistem parkir berlangganan ini masalah serius dan harus ada penengah sehingga ada formolasi solusi terbaik. Karena, masalah parkir ini terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang.
“Saya optimis akan menemukan jalan keluar terbaik terkait sistem parkir berlangganan ini. Yang jelas perlu sosialisasi yang intens, jelas dan lengkap. Sehingga, dapat di mengerti dan diterima secara baik oleh para Jukir,” tandasnya.
Penelusuran suaraindonesia dilapangan, adanya penolakan para Jukir terkait parkir berlangganan ini, karena sosialusasi yang dilaksanakan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, sangat kurang dan lemah. Sehingga, pada acara sosialisasi terkait parkir berlangganan di aula Dishub setempat beberapa hati yang lalu, membuat resah dan mendapat penolakan keras para juru parkir (Jukir).
Sementara Kadis Dishub Sampang Zuhri, dinilai kurang mampu menjelaskan secara gamblang dan tuntas. Terutama terkait bagaimana tehnis parkir berlangganan tersebut. Jadilah suasana panas dan akhirnya berkembang menjadi aksi penolakan keras para Jukir terkait parkir berlangganan.
“Kalau masalah tehnis parkir berlangganan saya tidak paham, biar bawahan saya saja yang menjelaskan secara rinci,” jawab Zuhri.
Terpisah Eko Hariyanto selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat, menyampaikan bahwa untuk menuju Sampang aman memang harus diterapkan sistem parkir berlanggansn. Namun apa yang disosialisasikan masih secara global dimana baru akan diterapkan pada triwulan kedua atau ketiga 2019.
“Hal ini bertujuan demi mensejahterakan rakyat dan meminimalkan kebocoran retribusi parkir. Sehingga, meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampang. Jangan ditolak dulu, tolong diterima karena nanti bagi jukir ada sistem pemberian gaji melalui rekening, biar tidak ada jual beli lokasi parkir,” terang Eko.
Sementara itu Rifai, selaku juru bicara Jukir, menolak keras parkir berlangganan tersebut dikarenakan Dishub tidak bisa menjabarkan secara detil dan pasti untuk menjamin kesejahteraan para jukir itu sendiri.
“Untuk besaran gaji dan keamanan kendaraan masyarakat serta pemberlakuan jam kerja jukir tidak ada kejelasan. Semoga hal ini murni tidak ada kepentingan, baik dari pribadi Dishub maupun golongan tertentu yang menyalagunakan wewenang jabatannya selaku orang Dinas yang bisa mengakibatkan masalah dikemudian hari,” tandas Rifai.
Reporter : Nora-Feri
Editor : Agira
Publisher : Imam
