Dewan Bongkar Buruknya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS - Suara Indonesia
Pendidikan

Dewan Bongkar Buruknya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS

Avatar of admin
×

Dewan Bongkar Buruknya Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS

Sebarkan artikel ini
IMG 20160823 WA0006

Reporter : Nora/Luluk

Sampang, 22/08/2016 (Suaraindonesia-news.com) – Tindakan nyata atas buruknya pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang dilakukan oleh sejumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Sampang dibongkar  para wakil rakya yaitu Komisi IV DPRD Sampang, dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Kecamatan Jrengik. Hasilnya, ditemukan pasien BPJS warga miskin yang masih dibebani membeli obat.

Amin Arif Tirtana, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, usai melaksanakan sidak menjelaskan, sebagian warga yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS masih harus membeli obat sendiri. “Kalau sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak ada pembiayaan apapun, termasuk membeli obat lagi,” terangnya, kemarin.

Dijelaskan Amin, berdasarkan rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Sampang sebelumnya, sudah jelas, bahwa mulai dari pelayanan sampai pembelian obat sudah menjadi tanggungan BPJS. Sehinga tidak benar ketika masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS masih dibebani membeli obat.

“Ketersediaan obat di Puskesmas juga perlu dievaluasi, apakah murni memang tidak tersedia atau sengaja tidak menyediakan,” tegasnya.

Bukan hanya itu saja, hal yang perlu diluruskan juga tentang pemahaman pembelian obat di luar Puskesmas. Selama ini warga miskin yang membeli obat di luar Puskesmas yang menggunakan uang pribadi tanpa ada pengembalian dari Puskesmas.

“Pengakuan dari Puskesmas karena mereka tidak tahu. Kami masih belum bisa menyimpulkan apakah mereka murni tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ini yang juga perlu diluruskan dan dikonfirmasi dengan BPJS,” imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan Sampang, Asrul Sani yang ikut terlibat dalam sidak itu mengakui sistem pengadaan obat perlu dievaluasi. Selain itu, tentang pemahaman cara pengklaiman obat yang pembeliaanya di luar Puskesmas.

“Memang banyak hal yang perlu dikoordinasikan dengan BPJS, termasuk persoalan pengklaiman obat yang dibeli oleh masyarakat di luar Puskesmas. Selain itu yang perlu ditegaskan jika obat yang tersedia di Puskesmas sesuai standart,” pungkasnya.