BLORA, Rabu (6 September 2017) suaraindonesia.news.com – Kapolri Jendral Tito Karnavian secara tegas melarang Organisasi Masyarakat (Ormas) menggelar aksi demonstrasi bela etnis Rohingya.
Aksi tersebut nantinya akan digelar di kawasan atau sekitaran Candi Borobudur, pada Jumat (8/9) mendatang.
Kapolri pun juga sudah perintahkan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Condro Kirono untuk tidak menerima surat pemberitahuan akan aksi tersebut.
Menindak lanjuti perintah tersebut jajaran Polres Blora telah melakukan langkah-langka penggalangan kepada para tokoh agama Islam supaya tidak turut terpancing berangkat ke Mgelang mengikuti kasi solidaritas bela ronghingya di Candi Borobudur.
“Saya sudah perintahkan seluruh Polsek jajaran melalu anggota Bhabinkamtibmas dan Intelkam agar melakukan penggalangan kepada para tokoh agama untuk tidak turut mengikuti aksi bela ronghingya di Candi Borobudur hari Jumat besok,” Ujar AKBP Saptono Kapolres Blora, Rabu (06/09/17) pagi.
Alasan Kapolres Blora tidak memberikan izin kepada para Ormas yang akan menggelar aksi bela etnis Rohingya yakni sesuai perintah Kapolri dan Kapolda Jateng saat digelarnya Vicon kemarin. Kapolres beralasan, karena Candi Borobudur merupakan warisan dunia di Indonesia yang sangat harus dijaga agar tidak rusak.
“Ini warisan dunia yang harus kita jaga kelestarian budayanya dan jangan mudah terprofokasi. Oleh karena itu apa hubungannya (dengan Rohingya),” katanya.
Permasalahan yang terjadi terhadap etnis Rohingya, AKBP Saptono menyebut bahwa itu bukan masalah agama antara umat Islam dengan umat Budha di sana dan juga umat Budha yang berada di Indonesia.
“Ini bukan persoalan antara masyarakat Buddha, Indonesia, apalagi dengan masyarakat Islam, tidak. Ini permasalahan pemerintah yang berkuasa dengan kelompok etnis yang dianggap melakukan penyerangan terhadap pemerintahnya,” sambungnya.
AKBP Saptono juga menuturkan bahwa komunitas Budha yang berada di Indonesia pada umumnya dan di kabupaten Blora khususnya telah memberikan atau menyampaikan pernyataan secara keras dan tegas terhadap pemerintah Myanmar, agar kasus tersebut dapat terselesaikan.
“Di sini para pengurus dan anggota FKUB serta kelompok-kelompok pengurus Budha sudah menyatakan sikap yang sangat keras, mereka mengecam pemerintah Myanmar. Kami juga berencana akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blora dan FKUB untuk menyalurkan bantuan ke sodara-soda pengungsi Rohingya,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi berencana akan menggelar demonstrasi yang disebut Aksi Bela Muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada 8 September 2017.
Aksi itu digelar untuk mendorong penyelesaian konflik Rohingnya di Myanmar. Berdasarkan pesan atau info yang dirilis awak media dari tranding topic media sosial, diklaim sudah ada hampir puluhan organisasi yang akan bergabung dalam aksi itu yang belum tetntu kebenarannya.
Kapolres Blora mengimbau warga untuk melakukan aksi yang lebih bijaksana dan bermanfaat untuk muslim Rohingya.
“Penggalangan dana atau doa bersama semacam itu kan lebih bermanfaat, bukan malah unjuk rasa,” pungkasnya.(Yukanan)
