LAMPUNG UTARA, Senin (11/7/2022) suaraindonesia-news.com – Carut marut anggaran publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Utara (Lampura) seolah terus tarik ulur antara pelaku media dan pejabat Diskominfo setempat.
Tercatat, pada tahun 2022 Diskominfo Lampura telah memakai aplikasi yang berbasis website. Di mana, aplikasi ini disebut sebagai wadah ‘by order’ atau perpesanan dengan nama Sikep Lu.
Kepala Diskominfo Lampura, Doni, juga dituding lempar tangan atas anggaran pelaku media yang sudah dikelolanya itu. Pasalnya, ditanya seputar transparansi anggaran media, dirinya mengaku bukan tugas dan fungsinya.
“Coba tanya aja langsung ke Bapak Firman, saya sudah menyerahkan semuanya ke dia,” ucap Doni saat dikonfirmasi sejumlah awak media, baru-baru ini.
Para pelaku media pun menganggap hal ini menjadi benang kusut yang tak bisa diperbaiki dari tahun ke tahun.
“Pribahasa yang cocok menurut para kuli tinta kepada Diskominfo Lampura yakni ada udang dibalik batu,” ujar Eka Saputra, salah satu pemilik media cetak dan online di Kabupaten Lampura.
Tidak transparannya pemberian anggaran iklan kepada pelaku media di Kabupaten Lampura tersebut membuat para kuli tinta lantas kecewa.
Sebab, pemetaan anggaran media tersebut hanya diketahui oleh pihak Diskominfo setempat tanpa melibatkan pelaku media.
“Adanya aplikasi itu bukan malah mensejahterakan para kuli tinta, tapi memperkaya segilintir orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional dengan pejabat Diskominfo Lampura,” tudingnya.
Pihaknya berharap, jika Bupati Kabupaten Lampura bisa memperhatikan para pelaku media dan kuli tinta di daerahnya.
“Masak ada yang dapat dan ada yang nggak? itu pun bervariasi. Mulai dari 2, 3 dan 4 orderan. Bahkan parahnya ada juga yang belum dibayarkan,” bebernya.
Atas carut marut anggaran media di Diskominfo Kabupaten Lampura, membuat pelaku perusahaan media lain juga ikut berkomentar miring.
Misalnya saja Hendri, jurnalis media online. Dia mengatakan, jika semua anggaran media di Diskominfo Kabupaten Lampura seharusnya bersifat transparan.
“Bayar lagi hak kami, kewajiban kami sudah dikerjakan. Masak ada media yang di order terus menerus. Sementara kami baru 2 kali, ini pun belum dibayarkan. Padahal, infonya ada lebih kurang 10 media yang dibayarkan lunas,” paparnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Diskominfo Kabupaten Lampura belum merespon lebih jauh akan carut marut pembagian anggaran iklan kepada pelaku media.
Reporter : Yen
Editor : Miftahol Hendra Efendi
Publisher : Romla
