PAMEKASAN, Jumat (06/01/2023) suaraindonesia-news.com – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam dan Fattah Jasin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru.
Kunjungan mereka didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifuddin, Kepala Bidang IKP Diskominfo Pamekasan, Arief Rachmansyah, Kabag Prokopim, Nur Arifin, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, Amir Chamdani, dan Camat Waru.
Kedatangan bupati bersama rombongan untuk memastikan penerapan universal health coverge (UHC) terlaksana pada tanggal 7 Januari 2023, besok. Selain itu, juga ingin mengecek ruangan, alat maupun prasarana lainnya di RSUD Waru.
Maksud lain kunjungan tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan juga ingin melihat dan menyerap aspirasi para medis, seiring adanya pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
“Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini. Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar,” kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam saat memberikan arahan kepada pegawai di RSUD tersebut.
Bupati Pamekasan kaget mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru. Sebab dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC
dimana masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal,” ujar politisi PKB.
Meski demikian, lanjut bupati muda ini, RSUD Waru sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut.
“Artinya, kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa,” ujarnya, memberi semangat.
Sementara itu, Direktur RSUD Waru Pamekasan, dr. Nanang Suyanto menyampaikan pemutusan kontrak terjadi lantaran BPJS beralasan instansinya tidak memenuhi standar untuk bekerja sama. Sebab, tidak tersedia dokter spesialis anak serta tidak memenuhi syarat ICU yang ada. Pihaknya akan berusaha untuk memenuhi dua kriteria tersebut agar kembali bisa menjadi mitra BPJS.
“Alhamdulillah untuk ICU kita sudah bisa menyediakan sesuai permintaan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anak. Kami laporkan kepada BPJS untuk dilakukan verifikasi ulang agar kami bisa bekerja sama, dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” ucapnya.
RSUD Waru kini diusahakan untuk bisa merealisasikan program UHC demi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Tentu dengan beberapa langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh semua elemen RSUD Waru kepada BPJS.
Sekadar diketahui, Pemkab Pamekasan telah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat melalui program UHC dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar yang diberikan kepada BPJS.
Reporter : May
Editor: Wakid Maulana
Publisher : Nurul Anam
