BANGKALAN, Jumat (06/09/2019) suaraindonesia-news.com – Perjuangan BPI beserta masyarakat Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dalam menuntut pihak terkait agar bertanggung jawab pada dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bisa diterima secara utuh dan terlaksana sesuai aturan yang berlaku masih terus bergulir.
Kali ini BPI KPNPA RI kembali melayangkan surat pemberitahuan aksi yang dijadwalkan pada Rabu (11/09) jam 08:00 WIB serta lokasi dan sasarannya tetap ke kantor BRI Cabang dan Dinas Sosial dengan estimasi massa 300 orang.
Demo tersebut akan dilakukan dengan tuntutan permintaan data gagal Buka Rekening Kolektif (Burekol) serta print out nominal setiap penerima PKH seluruh KPM yang berjumlah 61.353 orang se Kabupaten Bangkalan.
Menurut Yodika Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi agar program Bansos dari Kemensos tersebut bisa terlaksana sukses maka selain sosialisasi dan edukasi pada seluruh KPM juga perlu adanya transparansi data by name by address pada publik.
“Melihat aduhan yang kami terima, maka kami menilai bahwa BRI, Dinsos, Pendamping serta pihak terkait kurang maksimal dan profesional dalam menjalankan tupoksinya sehingga berakibat kekacauan dan merugikan negara serta para KPM,” paparnya dengan nada kecewa.
Dirinyapun mencontohkan permasalahan pelaksanaan Bansos PKH yang terjadi di Desa Gili Anyar dikeluhkan warganya bahkan karena kekesalannya hingga menuding kades setempat bagian yang bersalah.
“Seperti masyarakat di Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal yang turut serta datang menjadi bagian massa aksi rabu kemarin merupakan salah satu bukti bahwa pelaksanaan Bansos di Kabupaten Bangkalan kacau,” paparnya menutup pernyataan.
Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Marisa
