SUMENEP, Sabtu (19/04) suaraindonesia-news.com – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menyatakan komitmennya untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur. Dukungan tersebut merupakan bagian dari kontribusi lembaga keuangan daerah dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis potensi lokal.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep untuk merancang skema kerja dan bentuk dukungan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.
“Kami siap bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya DPMD, untuk mendorong program ketahanan pangan berbasis potensi desa masing-masing,” kata Fajar dalam pernyataannya, Sabtu (19/04).
Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam upaya menciptakan kemandirian pangan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Fajar menyebut, pihaknya juga telah mendapatkan laporan dari Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar di Pulau Sapeken mengenai kegiatan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Langkah itu menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Wakil Bupati Sumenep bersama jajaran DPMD ke sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Sapeken, Arjasa, dan Kangayan.
“Sebagai tindak lanjut, kami tengah memproses pembukaan rekening khusus yang akan digunakan untuk mendukung pengelolaan program ketahanan pangan di desa-desa,” jelas Fajar.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pendekatan berbasis potensi lokal dan kondisi geografis menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang efektif, terutama di kawasan kepulauan.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan BPRS Bhakti Sumekar dalam rangka menyusun sistem pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan.
“Saat ini kami sedang merancang sistem yang bisa diakses dan dipantau bersama, agar pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan menjadi lebih tertib dan transparan,” ujar Anwar.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan akan diawasi secara ketat, termasuk dari sisi efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.
“Keterlibatan lembaga keuangan lokal seperti BPRS sangat penting. Ini selaras dengan konsep kolaborasi pentahelix yang terus ditekankan oleh Bupati Sumenep dalam setiap agenda pembangunan daerah,” tambahnya.
