KABUPATEN BOGOR, Selasa (02/06/2020) suaraindonesia-news.com – Wabah Pandemi Covid-19 yang menimpa di seluruh wilayah Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah RI. Data terupdate kasus positif Covid-19 sebanyak 25.773 orang yang sembuh sebanyak 7.015 orang dan meninggal 1.573. Kondisi ini memerlukan penanganan yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Biaya besar ini dialokasikan dari penghematan anggaran APBN yang tersebara di seluruh instansi pemerintah. BPN Kabupaten Bogor mengalokasikan penghematan anggaran sebesar 20% dari DIPA Kantor untuk penanganan Covid-19.
Penghematan anggaran ini juga berimbas pada pengurangan target PTSL diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bogor.
“Target semula 45 ribu bidang terpetakan berkurang menjadi 14 ribu bidang tanah terpetakan dan bersertipikat,” jelas Lili Muniri selaku Direktur PTSL Kabupaten Bogor.
Pengurangan target ini, pasti berimbas pada kredibilitas Kepala Desa selaku penguasa wilayah desa yang menjadi obyek PTSL tersebut. Rabu kemarin (27/05), Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang 14 kepala desa yang menjadi obyek PTSL untuk membahas perubahan target tersebut.
“Kita akan mendengar masukan dari seluruh Kepala Desa dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi di intern kami untuk mencapai kesepakatan. Karena realisasi per tahapan PTSL kami juga sudah berjalan cepat di beberapa Desa. Apalagi, terdapat pekerjaan hasil lelang yang melibatkan Pihak Ketiga oleh KJSKB pemenang lelang. Ini perlu kita cari solusi, supaya masing-masing pihak baik kades, pihak ketiga, maupun BPN tidak dirugikan karena pengurangan target ini,” jelas Kepala BPN Kabupaten Bogor Sepyo Achanto di tengah acara tersebut.
Penghematan anggaran karena kebutuhan anggaran akan penanganan darurat covid memang berimbas pada realisasi anggaran instansi pemerintah. Apalagi instansi yang memiliki pekerjaan lapang harus menyesuaikan kebijakan PSBB di masing-masing daerah terkait dengan penetapan zona merah. Kabupaten Bogor termasuk wilayah yang saat ini masih diberlakukan adanya PSBB. Oleh karena itu, BPN Kabupaten Bogor membatasi pekerjaan lapang di wilayah yang memiliki potensi penularan virus tinggi. Untuk pelayanan pengukuran urgent tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
Reporter : Iran G Hasibuan
Editor : Amin
Publisher : Ela
