Bersih-bersih Pungli, Kadispendukcapil Jember Resmi Tersangka

JEMBER, Jumat (2/11/2018) suaraindonesia-news.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sri Wahyuniati (Yuni) resmi berubah status dari yang sebelumnya saksi, sekarang berstatus tersangka, Jumat (2/11/2018).

Hasil tersebut merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim saber pungli pada Rabu (31/10/2018) malam.

Yuni tidak sendirian, ada juga Abdul Kadar yang tugasnya sebagai pengepul juga ditetapkan statusnya menjadi tersangka.

Kadar sebagai pengepul menyerahkan uang hasil punglinya ke Kadispendukcapil melalui sopir pribadinya. “Berdasarkan pengakuan tersangka uang hasil pungli ini diserahkan secara tunai. Namun kami masih akan selidiki lebih jauh,” kata Kapolres Jember, AKBP. Kusworo Wibowo dalam press rilisnya, tadi siang.

Kusworo menambahkan OTT tersebut dilakukan usai mendapat keluhan tentang lambannya pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) di Kantor Dispendukcapil Jember. Laporan yang diterima polisi, masyarakat yang ingin dokumen kependudukan miliknya selesai lebih cepat diminta membayar uang sejumlah Rp 100.000 untuk satu kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Omset Harian Capai 9 Juta Rupiah

Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo merincikan beberapa tarif bagi masyarakat yang ingin proses dokumen kependudukannya terselesaikan dengan cepat.

Tersangka Kadar menyuruh kaki tangannya untuk memungut biaya kepada masyarakat yang mau membuat KTP, KK, Akte Lahir, dan KIA.

“1 berkas KTP, KK, dan Akte Lahir bayar sebesar Rp. 100 ribu, kalau 1 berkas KIA sebesar Rp. 25 ribu, kalau 1 orang membuat KK dan KTP maka dikenakan biaya Rp. 200 ribu,” kata Kapolres Kusworo Wibowo.

Kegiatan yang dilakukan Yuni dan Kadar dilakukan sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang. Uang yang masuk setiap harinya variatif dari paling kecil Rp. 1,5 juta sampai Rp. 9 juta rupiah per hari, jadi rata-rata dalam 1 minggu mencapai hingga Rp. 30-35 juta rupiah.

“Metode mereka yaitu pemohon memberikan kepada kaki tangan tersangka, lalu tersangka menyerahkan kepada supir Kadispendukcapil, dan langsung diproses permohonannya. Tersangka Kadar memberikan dana pungutannya langsung ke Kepala Dinas,” terangnya.

Kapolres Jember mengaku telah berkomunikasi dengan Bupati Jember dr. Faida yang akan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) agar peristiwa OTT ini tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat berkaitan Adminduk.

“Intinya kami Forkopimda ingin merubah pelayanan menjadi lebih baik untuk melayani masyarakat, kami ingin,” ujar Kapolres Jember.

Kepala Dispendukcapil Sri Wahyuni dituntut Pasal 12 UU Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, sedangkan Kadar di tuntut Pasal 5 UU Tipikor tentang Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

“Kita akan berkoordinasi dengan berbagai Instansi, PPATK, Perbankan terkait aset yang apabila ada barang yang dibelikan dari hasil kejahatan, yang akan ditelusuri sejak bulan Maret-November 2018,” tegas Kapolres Kusworo Wibowo.

Suasana dispendukcapil longgar usai OTT

Sebelumnya puluhan orang berbaju putih dimasukkan ke mobil polisi, tidak begitu jelas siapa mereka karena wartawan tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Kantor Dispendukcapil Jember yang dijaga ketat oleh puluhan anggota kepolisian setempat dengan alasan steril sejak Rabu (31/10/2018) malam.

“Ya benar itu OTT (Operasi Tangkap Tangan),” kata Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan whatsapp, Rabu malam.

Jawaban orang nomer satu di Jember itu pun menjadi headline di berbagai media massa bahwa Dispendukcapil Jember Kena OTT.

Sudah sejak lama masyarakat Jember banyak mengeluhkan pelayanan pemerintah ini, mulai dari dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli), lamanya mengurus dokumen kependudukan yang tidak jelas, dan banyak lagi keluhan lainnya yang diutarakan masyarakat melalui sosial media.

Bupati pun mendukung OTT ini karena baginya Pungli adalah musuh negara.

“Semangat tim saber pungli, siapa saja yang diperiksa, saya mendukung. Karena pungli harus dihabisi, pungli pengkhianat negeri harus dihabiskan,” tegas Bupati Jember, dr. Faida di Pendapa setempat, Kamis (1/11/2018) siang.

Bahkan, Bupati Faida dengan tegas berjanji mencopot siapa saja yang terbukti melakukan pungutan liar.

4 Ruangan Disegel dan Dijaga Ketat

Ada 4 ruangan yang disegel dan dijaga oleh kepolisian pasca OTT pada Rabu malam. Ruangan yang disegel di antaranya ruangan Kepala Dinas, ruangan Kasi Keuangan, ruangan Kepegawaian dan ruangan Perencanaan.

Pantauan wartawan sehari setelah OTT, pelayanan dokumen kependudukan di kantor tetap berjalan, namun tidak seperti biasanya dimana kantor ini sesak dengan warga yang berniat mengurus dokumen kependudukan, kali ini terlihat longgar.

“Pelayanan harus tetap jalan, begitu amanat darj Ibu Bupati. Saya pribadi baru mengetahui kalau ada OTT tadi pagi pas sampai ke kantor ini sekitar jam 06:00 WIB,” ucap Daryanto, Sekretaris Kadispendukcapil.

Namun ada dokumen kependudukan yang tidak bisa dilayani kali ini yaitu dokumen kependudukan yang membutuhkan tandatangan Kadispendukcapil seperti dokumen KTP el, Akte serta KIA. Selain itu, bisa dilayani langsung.

Selain itu, Daryanto menuturkan bahwa dirinya tidak mengetahui berada dimana atasannya yaitu Kepala Dispendukcapil berada.

“Sampai siang ini, memang beliau belum ada di kantor, tapi saya tidak tahu dimana beliau berada,” jelas Daryanto.

20 Orang Diperiksa Kepolisian

Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo menggelar press rilis terkait OTT Dispendukcapil. Dalam keterangannya ada 20 orang yang dimintai keterangan. Mereka adalah Kepala Dinas, Kabid, Staf maupun Calo yang diduga melakukan pungutan liar. Mereka pun otomatis berstatus saksi.

Tim yang terdiri dari Polres Jember bersama Kejaksaan setempat sangat berhati-hati dalam menangani OTT di Dispenduk ini.

Reporter : Guntur Rahmatullah
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here