Bergambar Salah Satu Cabup, Iklan Cukai Tembakau Dilaporkan ke Bawaslu Situbondo

oleh -815 views
Ketua LSM Pusaka saat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilukada ke Bawaslu Situbondo.

SITUBONDO, Rabu (7/10/2020) suaraindonesia-news.com – Ketua LSM Pusat Analisa dan Advokasi (Pusaka) Nusantara, Suwonggo melaporkan temuan dugaan pelanggaran Pemilukada ke Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Situbondo, Jawa Timur.

Temuan tersebut merupakan sebuah iklan cukai tembakau yang anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT). Dimana pada iklan pesanan Pemerintah Kabupaten Situbondo terpampang gambar Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto SH bersama salah satu calon bupati (Cabup) incumben.

Menurut Suwonggo yang juga relawan pasangan Karna Suswandi dan Khoirani (Karunia), dengan beredarnya iklan cukai yang diterbitkan oleh salah satu media cetak pada hari Selasa (6/10/2020), maka Pemkab Situbondo disinyalir turut mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu cabup dalam Pemilukada serentak 2020.

Padahal, sejak memasuki masa kampanye pada tanggal 26/9/2020 semua barner yang ada gambar Paslon Cabup Cawabup yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU harus sudah dicopot. Tidak terkecuali papan reklame dan barner sosialisasi pemerintah yang dibuat oleh pemerintah kalau ada gambar cabup juga harus dicopot.

“Aturannya sudah jelas. Tapi kenapa pada iklan cukai di media cetak masih ada gambar cabup incumben. Ini pelanggaran Pemilukada, karena Pemkab disinyalir turut mengkampanyekan,” ujar Suwonggo saat ditemui di kantor Bawaslu Situbondo.

Ia berharap laporan dugaan pelanggaran Pemilukada tersebut oleh Bawaslu segera ditindaklanjuti dengan tujuan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari.

“Saya berharap Bawaslu serius dalam menangani laporan kami,” tandas Suwonggo.

Sementara, staf Bawaslu Situbondo Mohammad Sullam mengatakan, bahwa laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah diterima dan akan disampaikan ke pimpinan.

“Laporannya sudah kami terima dan akan disampaikan ke pimpinan. Terpenuhi atau tidak formil dan materinya itu kewenangan pimpinan,” ujar Sullam usai di kantor Bawaslu.

Reporter : Ugik
Editor : Amin
Publiser : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *