JAKARTA, Senin (23/09/2019) suaraindonesia-news.com – Banyak kendala di lapangan yang di alami Tim Relawan Kemanusiaan, salah satunya adalah lambatnya respon pejabat Daerah dalam memahami kondisi masyarakat, terutama warga yang ada di pedalaman, terutama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Seperti yang disampaikan Kornas Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA) Naumi Supriadi melalui Chat Pribadi, menurutnya, beberapa lalu, Tim TRC PA berkunjung ke salah satu daerah dan mendapati salah satu anak yang sedang sakit dari keluarga tidak mampu.
“TRC PA prihatin dan berupaya membantu agar anak tersebut segera mendapat pengobatan dengan membawanya ke salah satu Rumah Sakit di daerah tersebut, namun ternyata terkendala dengan adanya persyaratan – persyaratan normatif,” kata wanita yang akrab di sapa bunda Naumi itu.
Salah satunya kata dia, TRC PA wajib bermitra dengan Rumah Sakit bersangkutan minimal satu tahun sebelumnya, baru pihak Rumah Sakit bersedia membantu.
“Sangat di sayangkan, jika rumah sakit yang seharusnya mengutamakan kondisi pasien, ini justru melalaikannya hanya demi aturan, masak ia persyaratannya harus bermitra sama RS tersebut satu tahun dulu baru dapat bantuan?,” keluh aktivis kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini.
Melihat ‘Kaku’ nya pihak RS, solusi yang di ambil TRC PA adalah mendaftarkan keluarga bersangkutan ke kantor BPJS, tapi lagi-lagi terkendala dengan persyaratan dokumen, data keluarga miskin yang sesuai aturan BPJS tak dapat di penuhi.
“Jadi tim harus mengadu ke mana?, temui bupati Daerah tersebut?, Kendala juga harus atur jadwal bertemu, Sementara kondisi pasien darurat, semoga saja yang sakit masih terselamatkan, sementara ada yang bilang CSR dapat membantu, tapi CSR kan adanya di daerah – daerah tertentu,” terang Naumi, dengan penuh tanda tanya.
Di tempat terpisah, Edy Murdiono Purn. Polri yang ikut prihatin dengan perjuangan TRC PA, menyampaikan memang betul Ibu, yang saya tahu APBN dari Kementrian dan Lembaga sangat terbatas, yang dapat dikeluarkan adalah Anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
“Sebenarnya Anggaran Gubernur dan Bupati/Walikota ada dana Operasional dalam setiap kegiatannya, termasuk juga uang tunjangan, Namun biasanya Bupati/Walikota tidak mau mengeluarkan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakatnya, meski dalam keadaan membutuhkan bantuan, demikian kami tau,” terang Edy Murdiono.
Sumber : Kornas TRC PA
Editor : Amin
Publisher : Marisa
