BANGKALAN, Sabtu (11/04/2020) suaraindonesia-news.com – Wabah covid-19 yang banyak menyebabkan terganggunya laju pembangunan terutama dibidang ekonomi dan sosial membuat pemerintah pusat mengambil langkah strategis yankni dengan menggelontorkan dana besar pada masyarakat lapis bawah.
Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijaka Pemerintah (J.P.K.P) Azis Soleh mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus merapatkan barisan internal jajaran pengurusnya dari pusat hingga daerah dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan dampak wabah covid-19.
“Kami merasa perlu membantu untuk terus menyukseskan setiap kebijakan pemerintah pusat terutama yang dampaknya bisa dirasa langsung oleh masyarakat lapisan bawah terlebih ditengah wabah covid-19 ini, seperti yang kita tahu bersama saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan disertai gelontoran dana APBN maupun APBD yang jumlahnya sangat fantastis,” ungkapnya.
Lebih lanjut Azis menyatakan bahwa saat ini sedang menggodok beberapa tekhnis dalam mengawasi setiap kebijakan sehingga perealisasinnya sesuai dengan yang diharapkan bersama.
Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi akan menggelontorkan sedikitnya empat bantuan sosial khusus yang ditujukan bagi masyarakat lapis bawah yang terimbas oleh penyebaran virus Corona atau Covid-19.
“Bantuan ini, kata juru bicara presiden Fadjroel Rachman, untuk membantu kelompok masyarakat lapis bawah di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.
Bantuan pertama yaitu sebesar Rp 2,2 triliun untuk DKI Jakarta,” kata Fadjroel dalam keterangan resmi di akun instagram @fadjroelrachman, dikutip pada Jumat, 10 April 2020. Bantuan khusus ini berupa bahan pokok sembako untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Bantuan kedua untuk kota satelit penyangga Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sebesar Rp 1 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk sembako untuk 1,6 juta jiwa atau 576 KK sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Bantuan ketiga untuk daerah di luar Jabodetabek sebesar Rp 16,2 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Kartu Sembako dan ikut Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlahnya sama, Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Lalu bantuan keempat sebesar Rp 21 triliun dalam alokasi dana desa. Bantuan sosial ini diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan besaran yang juga sama, Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Maka jika ditotal, keempat bantuan ini berjumlah Rp 40,4 triliun.
Selain keempat bantuan tersebut, Fadjroel juga merinci tiga program khusus ketenagakerjaan dalam menghadapi Covid-19 ini. Pertama yaitu Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 20 triliun. Anggaran ini diberikan kepada 5,6 juta orang dengan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan.
Reporter : Anam
Editor : Amin
Publisher : Ela
