Pegiat Sosial Pertanyakan Asumsi Biaya yang Diselipkan Dalam SE Bupati Aceh Timur

oleh -375 views
Nuraki, Pegiat Sosial dan Tokoh Pemuda.

ACEH TIMUR, Sabtu (11/04/2020) suaraindonesia-news.com – Mensikapi Surat Edaran (SE) Bupati Aceh Timur Nomor 141/3172 tahun 2020 tentang Pedoman umum penggunaan dana desa dalam penanggilanagan Covid-29 tanggal 07/04 sebagai tindak lanjut SE Kemendes dan PDT RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Pegiat Sosial Aceh Timur Nuraki, SE soroti lembaran asumsi biaya yang di sisipkan pada lembaran SE Bupati tersebut.

Nuraki mempertanyakan asumsi biaya pada lembaran yang disisipkan bersama SE Bupati, yang di nilai tendensius dan bila Keuchik dan perangkat Desa tidak cermat dalam memahaminya akan di jadikan dasar rujukan dalam menyusun kebutuhan biaya penanggulangan Covid-19.

“Padahal dalam asumsi kebutuhan biaya tersebut bukan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari SE, misalkan biaya makan minum kali 60 hari, inikan tidak mempertimbangkan bulan ramadhan serta biaya nya lebih besar pasak daripada bumi, dalam artian biaya opersional lebih besar dari kebutuhan lain nya,” sebut Nuraki.

Ia mengusulkan sebaik nya DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampng) bisa membuat juknis terkait persentase pengalokasian jumlah anggaran untuk penanganan Covid-19, PPKTD serta program.kegiatan lain nya yang proporsional.

“Perlu mempertimbangkan hasil dari pemetaan yang utuh terkait potensi dan antisipasi penanganan covid-19 dimana tiap tiap gampong yang kebutuhan tentunya berbeda,” tuturnya.

Tokoh Pemuda asal Indra Makmue ini juga mendesak segera melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong(APBG) tahun 2020, dimana Keuchik dan Tuha Peut Gampong (TPG) wajib melakukan pergeseran anggaran belanja gampong dengan memangkas program kegiatan yang tidak terlalu prioritas atau relevan serta melakukan realokasi atau refocusing terhadap kebutuhan pencegahan Covid-19.

“Kita juga berharap proses perubahan APBG dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik melalui mekanisme musyawarah gampong, sesuai permendagri nomor 20 tahun 2018, dan permendes nomor 11 tahun 2019,” tutup nya.

Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *