KARAWANG, Selasa (21/4/2020) suaraindonesia-news.com – Di tengah pandemi wabah covid-19, berbagai upaya pemerintah melakukan himbauan dan kegiatan guna memutus mata rantai virus tersebut, tapi pemerintah juga mengingat akan dampak pada masyarakat selain terjangkit juga merosotnya perekonomian.
Upaya mengatasi dampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin, pemerintah akan memberikan bantuan dana, sumber dana pun dari berbagai anggaran mulai dari anggaran Propinsi, Kabupaten dan intruksi Presiden melalui Mentri Desa agar dari Dana Desa (DD) tahap 2 untuk bantuan warga dalam program BLT.
Namun pelaksnaan di daerah melalui pemerintahan Desa, banyak kepala Desa yang mengaku kebingungan bahkan terkesan adanya konflik sosial, pasalnya data yang Kades ajukan sesuai intruksi hasilnya di luar dugaan dalam pembatasan kuota penerima bantuan tersebut di luar penerima BPNT, PKH dan Kartu Pra Kerja.
Salah satunya apa yang dikatakan Endang, Kades Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, mengatakan dengan hasil penerima jumlah bantuan pada warga tidak sesuai jumlah data yang diajukan oleh pemdes bahkan terkesan sedikit. Selasa (21/4/2020).
“Contoh kita ajukan lebih dari seratus warga namun setelah di revisi berkurang bahkan sekarang mendapat di bawah seratus orang, sekarang aja banyak warga mempertanyakan dan ada yang suuzon pada pemerintahan Desa,” ungkapnya.
Endang juga meminta agar bantuan dari pemerintah dengan berbagai sumber harus di bagi rata karena dampak pandemi wabah ini keseluruhan pada warga.
“Saya sudah berbicara pada media juga agar pembagian bantuan tunai di bagi rata secara hitungan dan dikelola jumlah anggaran bantuan kalau di bagi rata Rp 100.000 tetapi tidak menuai konflik,” pungkasnya.
Reporter : Endang Fauzi
Editor : Amin
Publisher : Ela