Arogansi Petugas Koperasi di Grobogan, Pihak Terkait Diminta Ambil Tindakan

oleh -147 views
Foto: tangkapan layar dari video yang beredar, yaitu oknum petugas salah satu koperasi di wilayah Kabupaten Grobogan menagih nasabah secara arogan.

GROBOGAN, Kamis (06/10/2022) suaraindonesia-news.com – Buntut arogansi penagih hutang diduga dari salah satu lembaga koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Grobogan, pihak terkait diminta mengambil tindakan tegas.

Hal itu disampaikan penggiat sosial dan pengamat kebijakan publik, Bambang Sumadi, menyikapi kelakuan petugas koperasi yang dinilainya telah melampaui batas norma dan etika, yaitu menagih dengan cara masuk rumah nasabah masih dengan mengendarai sepeda motor.

“Meminta dan mendesak pihak terkait, khususnya Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan, selaku pembina gerakan koperasi, untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum dan lembaga koperasi dimaksud,” tegas Bambang Sumadi, Kamis (06/10).

Apabila kejadian itu dibiarkan dan tidak ada tindakan, lanjutnya, akan menjadi preseden buruk ke depan bagi gerakan koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan.

“Oknum petugas koperasi harus disanksi dan lembaganya juga harus dikoreksi, karena telah merendahkan harkat dan martabat seorang warga,” lanjutnya menerangkan.

Menurut Bambang, ada tatacara dan prosedur penagihan yang harus dipenuhi dan dipatuhi, agar tidak menimbulkan masalah sosial lainnya di masyarakat.

“Masih banyak terjadi di lapangan, petugas koperasi yang menagih dengan cara tidak sopan dan melampaui batas, bahkan sewenang-wenang. Misalnya mengintimidasi, berkata kasar dan menagih hingga waktu malam,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan, Kasan Anwar, menyikapi adanya kasus, pihaknya mengaku telah menugaskan Kabid Pengawasan dan Kasi Pengawasan untuk menindaklanjuti.

“Sudah kami perintahkan ke Wirosari. Ternyata info dari petugasnya, hanya merupakan cabang. Sedang kantor pusatnya ada di Klampok-Godong. Sudah dikasih teguran dan pembinaan,” jelas Kasan Anwar.

Teguran dan pembinaan yang dilakukan, tambahnya, termasuk kewajiban pemasangan papan nama lembaga koperasi bersangkutan, karena didapati di lapangan ternyata belum ada.

Di sisi lain, Kasi Pengawasan Nur Iksan menambahkan, tindakan yang dilakukan oknum petugas koperasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

“Tidak pas atau tidak dibenarkan penagihan seperti itu. Adanya informasi itu, kami selanjutnya mengecek dan mengklarifikasi kebenarannya di lapangan dengan mendatangi lembaga Koperasi SBR,” kata Nur Iksan.

Setelah ditunjukkan video rekaman kejadian, lanjutnya, petugas di kantor tersebut menyatakan bahwa oknum dengan sepeda motor ber-nopol K-4410-RW bukan merupakan karyawan di koperasi tersebut.

Pihaknya mengimbau, gerakan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992, khususnya di Pasal 5.

“Bahwa prinsip gerakan koperasi mulai keanggotaan hingga pengelolaannya, harus dijalankan secara kekeluargaan dan tolong – menolong. Ada aturan main, tidak boleh serta -merta melakukan tindakan penagihan yang melanggar aturan. Karena koperasi bukan rentenir,” jelasnya.

Terhadap gerakan koperasi yang melakukan pelanggaran, pihaknya memastikan akan melakukan tindakan sesuai prosedur, berupa teguran, peringatan hingga merekomendasikan pembekuan badan hukum gerakan koperasi bersangkutan.

“Tahun ini, ada 30 lembaga koperasi yang diusulkan untuk dibekukan karena tidak memenuhi ketentuan,” tandasnya.

Reporter : Usman
Editor : M Hendra E
Publisher : Nurul Anam

Tinggalkan Balasan