SITUBONDO, Kamis (03/11/2020) suaraindonesia-news.com – Jelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur akan melakukan patroli anti politik uang (Money Politik).
Dalam giat patroli tersebut, Bawaslu akan melibatkan sebanyak 2.325 orang yang terbagi 1.305 Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) dan 1.020 orang diluar penyelenggara.
“Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di masyarakat, kita akan melibatkan 2.325 orang yang terdiri dari PTPS dan diluar penyelenggara untuk menyisir ditempat tempat rawan,” kata Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapik kepada sejumlah wartawan.
Tak hanya itu, lanjutnya, selain menerjunkan ribuan pengawas TPS dan orang diluar penyelenggara, sesuai Surat Edaran (SE) Bawaslu Pusat Nomor S 0822, dalam giat yang akan diberlakukan mulai pada tanggal 6 hingga 8 Desember mendatang, pihak Bawaslu juga akan mengandeng Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Sesuai SE Bawaslu Pusat, patroli anti politik uang akan diberlakukan mulai tanggal 6 sampai 8 Desember. Sebab, pada tanggal tersebut sangat rawan bagi pelaku politik uang untuk mengarahkan dan mengajak masyarakat memilih salah satu Paslon dalam pilkada,” imbuhnya.
Nah, dengan kita menerjunkan ribuan orang dengan turut sertanya Gakkumdu untuk melakukan patroli dan mengawasi adanya politik uang, maka baik masyarakat sebagai penerima dan pelaku money politik tidak akan mempunyai peluang. Sehingga pesta demokrasi ini akan berjalan jujur, adil, aman sesuai harapan.
“Yang pasti kita tidak akan memberikan peluang kepada pelaku politik uang untuk mengajak dan mengarahkan warga agar memilih salah satu Paslon. Dari itu kami harapkan kepada seluruh elemen agar segera menginformasikan jika terjadi politik uang di wilayahnya,” bebernya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Situbondo, Ahmad Faridl Ma’ruf menambahkan, selain melakukan pengawasan terhadap pelaku politik uang, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak perbankan agar lebih selektif untuk melayani penukaran uang pecahan, yang diduga akan disebarkan kepada masyarakat agar memilih salah satu Paslon.
“Selain melakukan patroli ke masyarakat, kita akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak bank agar lebih selektif dalam penukaran uang pecahan Rp 20 dan 50 ribu serta penarikan uang dengan jumlah yang tidak wajar,” katanya.
Nah, dengan adanya koordinasi bersama pihak perbankan maka kita akan mengetahui dan mudah untuk melakukan pemetaan terjadinya money politik.
“Kalau sudah ada koordinasi dengan perbankan, kita akan mudah mengetahui. Jadi harapan kami semua dengan adanya patroli dan kerja sama dengan perbankan, mudah mudahan di pilkada Situbondo tidak ada politik uang. Karena siapapun, baik yang menerima dan memberikan jika tertangkap tangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Reporter : Ugik
Editor : Redaksi
Publiser : Ela
