Program Jalan Dua Jalur Dilanjutkan, Dinas PUPR Abdya Gelar Musyawarah Bersama Pemilik Bangunan

oleh -232 views
Kasi pemeliharaan  jalan dan jembatan (tengah) Yulianda, A.Md  memimpin musyawarah bersama pemilik bangun yang didampingi Kabid Bina marga Muhibuddin, ST.

ABDYA, Kamis (3/12/2020) suaraindonesia-news.com – Untuk menyukseskan penyambungan program pembangunan jalan dua jalur dari jembatan pulau kayu Kecamatan Susoh dan Keudai Siblah, Kecamatan Blangpidie,Pemkab Abdya melalui dinas pekerjaan umum dan penata ruang (PUPR) menggelar musyawarah bersama pemilik bangunan di kabupaten setempat.

Kepala dinas PUPR Abdya melalui Kabid Bina Marga (PUPR) Abdya Muhibuddin ST didamping Kasi pemeliharaan jalan dan jembatan Yulianda, A.Md mengatakan, bahwa acara yang digelar pada hari ini Kamis (3/12/2020) di Aula PU tersebut terkait rencana pembokaran bangunan milik warga yang telah dibangun dibatas atau patok daerah milik jalan (DMJ).

Lanjutnya, sebelum dilaksanakan pekerjaan pembangunan tentu kita terlebih dahulu melakukan musyawarah, baik itu tentang  biaya bongkar bangunan yang terkena imbas mau pun hal lain, sehingga nanti tidak terjadi pro dan kontra pada saat pembebasan tanahnya.

“Insya Allah semua pemilik bangunan yang dibangun dibatas daerah milik jalan (DMJ) siap melakukan pembokaran juga sangat setuju dan mendukung,” Sebutnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Muhib, pembebasan bangunan diatas tanah batas DMJ tersebut nantinya diukur sesuai dengan batas atau patok daerah milik jalan (DMJ) dari As jalan kiri dan kanan luas rata-rata 9 meter, jadi jumlahnya 18 meter, yang rencana akan dikerjakan kurang lebih 5 kilo meter pada tahun ini.

“Pekerjaan sambungan jalan dua jalur nanti tergantung kesiapan dilapangan apa nanti dimulai dari  pulau kayu kecamatan susoh dulu  atau dari keudai siblah  kecamatan blangpidie,” pungkas Muhib.

Sementara itu, Herman warga simpang Lawang, Kecamatan Susoh menyebutkan sangat mendukung lanjutan program pembangunan jalan dua jalur oleh pemerintah, apalagi jalan yang ada saat ini sudah sangat sempit dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, ia pun menyarankan, bahwa kepada BPN berdasarkan pengalamannya beberapa tahun yang telah berlalu yaitu pada masa jerman, warga di Gampong (Desa) masih pegang surat tanah yang lama.

”Jadi kami minta kepada BPN setelah dilakukan pembebasan nanti supaya tidak bergeser–geser ukuran batas tanah milik warga, gambar denah didalam sertifikatnya harus diubah sehingga tidak keliru lagi natinya,” pinta Herman.

Pantauan awak media, acara tersebut turut dihadiri Plt Asisten II setdakab Jamaludin, Perwakilan Kodim 0110 Abdya, Plt, Kepala BPN Rizal, Kabid Bina Marga Muhibuddin, ST, serta pejabat lainnya.

Reporter : Nazli
Editor : Redaksi
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan