SUMENEP, Rabu (18/09) suaraindonesia-news.com – Aktivis Gerakan Pemuda Ekstra Parlemen (GEMPAR) Sumenep menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan moral terhadap langkah Ketua DPRD sementara yang menutup tempat prostitusi di Sumenep. Aksi yang dipimpin oleh Hulil Amsari ini berlangsung tanpa kekerasan, meskipun tidak ada anggota DPRD yang menemui massa aksi.
Dalam aksi tersebut, para aktivis membawa bunga sebagai simbol protes dan dukungan moral. Bunga-bunga tersebut diserahkan kepada salah satu pegawai perempuan di DPRD Sumenep sebagai bagian dari aksi mereka.
Hulil Amsari, selaku koordinator aksi, menyatakan bahwa penutupan tempat prostitusi yang dilakukan oleh Ketua DPRD sementara selaras dengan nilai-nilai moral yang dijunjung di Kabupaten Sumenep, yang dikenal sebagai kota santri dan pusat ulama.
“Kami mendukung penuh kebijakan Ketua DPRD sementara terkait penutupan tempat prostitusi. Sebagai pemuda dan mahasiswa, kami percaya langkah ini penting untuk menjaga moralitas masyarakat,” ujar Hulil.
Namun, Hulil juga mengingatkan agar Ketua DPRD memperhatikan privasi individu yang terlibat dalam penutupan tempat prostitusi, khususnya dalam hal dokumentasi.
Ia menekankan agar wajah individu yang terekam dalam dokumentasi di-blur guna menjaga privasi dan menghindari tersebarnya aib yang dapat merugikan keluarga mereka.
“Meski mereka mungkin bersalah, kita tetap harus mempertimbangkan perasaan dan hak keluarga mereka. Aib orang tua atau anak tidak boleh diumbar begitu saja,” tambahnya.
Hulil berharap agar Ketua DPRD sementara melanjutkan langkah tegas ini secara adil dan tanpa tebang pilih. Ia juga mendorong adanya razia lanjutan seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Satpol PP.
Sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, Hulil menjelaskan bahwa pemberian bunga kepada pegawai perempuan di DPRD juga merupakan tanda penghargaan, meskipun ada kesalahan yang dilakukan.
“Perempuan tetap harus dihormati, dan harga diri mereka harus dijaga oleh Ketua DPRD,” tutupnya.
