Reporter: Zainal Arifin
PROBOLINGGO, Selasa (28/2/2017) suaraindonesia-news.com – Ketua Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Hary Azhar Azis, MA, mengatakan bahwa dirinya merasa berkesan dan bangga pernah menjadi anggota HMI sejak tahun 1975 lalu.
Pernyataan itu dia sampaikan pada saat menghadiri milad ke 70 Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) cabang Probolinggo dan seminar nasional “Pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan Good governance” di Hotel Bromo view kota Probolinggo. Senin (27/2/2017).
Menurutnya, HMI menurutnya adalah wadah untuk mencetak kader yang bukan hanya berintegritas keilmuan tinggi namun juga harus punya keteguhan jiwa dan menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran, karena menurutnya, untuk mengelola keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan Good governance harus dimulai dari keteguhan serta kejujuran dari diri sendiri.
“Orang perlu ketekunan, orang perlu keyakinan, orang perlu keteguhan dan kejujuran. Karena dengan hal tersebut akan tercapai apa yang menjadi tujuan yang “man Jadda wajadda” (barang siapa bersungguh sungguh maka akan tercapai, Arab red.),” imbuhnya.
Sementara Ketua presidium KAHMI Kota Probolinggo, Aminuddin, S.POg, dalam sambutanya menegaskan kegiatan seminar yang berskala nasional ini sebenarnya sudah menjadi atensi KAHMI beberapa tahun terakhir ini, namun syukur akhirnya bisa terlaksana, itupun oleh PC HMI Probolinggo. Menurut Aminuddin, Probolinggo merupakan jalur strategis yang menjadi jalur perlintasan beberapa daerah sekitar.
“Sebagai lokasi strategis sudah seharusnya Probolinggo bisa berfungsi maksimal dengan memanfaatkan potensi potensi yang ada di daerah sekitar serta mampu melaksanakan program-program pembangunan juga dapat menjadi percontohan pusat kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah SKPD, pimpinan ormas, LSM, pimpinan organisasi kepemudaan dan juga ketua MUI serta komisioner KPU, serta beberapa DPRD Probolinggo.
Acara di tutup sekitar jam 17.00 WIB sore hari setelah satu kali sesi tanya jawab karena waktu yang memang tidak cukup untuk meneruskan meski masih banyak dari peserta lain yang merasa masih belum puas karena belum bisa menyampaikan uneg unegnya terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,Good governance.
