Antisipasi Salah Gunakan Program, BKP3 Bangkalan Agendakan Evaluasi Penerima Bantuan

Reporter: Anam

Bangkalan, Jumat (9/12/2016) suaraindonesia-news.com – Dalam rangka optimalisasi program bantuan hibah yang bersumber dari APBD I Pemprov Jawa Timur pada total delapan Taman Posyandu (TP) sekabupaten Bangkalan beberapa hari yang lalu akan dievaluasi satu bulan kemudian.

Kepala BKP3 melalui Sukesiningsih Kabid Keanekaragaman dan Konsumsi Pangan berencana untuk mengevaluasi pada total delapan penerima bantuan agar pelaksanaannya bisa dimonitor serta capaiannya mampu menjadi stimulan bagi Taman Posyandu yang lain.

“Program tersebut akan kami monitor setelah satu bulan dari waktu penyerahan, sehingga pelaksanaan dan hasil olahannya bisa diketahui” tuturnya pada kamis (08/12).

Pihaknyapun mengatakan akan terus mengawal pada setiap program yang direncanakan maupun yang telah terdistribusikan, sehingga nantinya dalam perealisasiannya benar-benar sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dan manfaatnya nyata dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Bukan hanya itu pihaknya juga menghimbau agar anak-anak dan balita diberi asupan beragam, bergizi, seimbang dan aman demi menjadi manusia sehat dalam menyiapkan tongkat estafet kepemimpinan yang baik dimasa akan datang.

“Kepada segenap orang tua agar memberikan asupan pada anak dan balita makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman baik jajanan disekolah maupun asupan yang disiapkan dari rumah agar anak kita kedepan bisa menjadi pemimpin yang hebat” himbaunya tegas.

Ditempat terpisah Muh Ismail selaku Kepala Bidang (Kabid) kelembagaan diBKP3 menyampaikan pihaknya sudah menghimpun data jumlah Poktan (Kelompok Tani) dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) selain menang menjadi tupoksi dalam bidangnya juga sebagai landasan untuk memanage setiap program yang akan direalisasikan.

“Saat ini kami sudah menghimpun sejumlah 1.152 Poktan, Itupun ada kemungkinan besar akan berkembang lagi karena hingga saat ini belum melaporkan ke BKP3, sedangkan Gapoktannya sudah genap sejumlah 281 desa dan kelurahan. Sedangkan laporan yang telah berbadan hukum masih berjumlah 30 Poktan dan itu yang masuk pada ketegori kolompok aktiv,” tuturnya.

Dari kondisi tersebut Ismail berharap agar pemerintah pusat kian memperhatikan pada kondisi jumlah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang belum ideal, mengingat jumlah desa dan ketersediaan tenaga penyuluh masih belum seimbang yakni berbanding 3 hingga 4 desa untuk satu penyuluh sedangkan idealnya satu desa satu penyuluh.