Reporter : Nora/Luluk
Sampang, Suaraindonesia-news.com – Perang dingin atau perang urat saraf antara Legeslatif dan eksekutif di Kabupaten Sampang, kembali dimulai dan membuka babak baru. Bagaimana tidak, saat ini para legeslator di gedung DPRD Sampang, kembali bicara pedas menyoroti kinerja Pemkab Sampang yang dianggap tidak serius dan kurang peka.
Menurut kalangan dewan, meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang sudah didatangi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun pada kenyataannya, kinerja Bupati A.Fannan Hasib dinilai belum ada perubahan.
Selain lambannya persoalan pengisian kekosongan jabatan pada eselon II, juga karena SILPA yang terlalu tinggi yakni mencapai Rp228 miliar, disamping itu PAD yang semakin merosot, dan termasuk minimnya serapan anggaran di masing-masing SKPD yang masih belum tertangani secara serius.
“Meski rekomendasi dari Tim Monev Pemprov Jatim belum turun, setidaknya bupati sudah mengambil langkah cepat dalam perbaikan kinerja, termasuk tindak lanjut atas sejumlah catatan penting dari tim monev,” terang anggota komisi I DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin, Kamis (4/8/2016).
Ditegaskan Agus, jika Pemkab Sampang peka, tentunya dengan kedatangan Tim Monev Pemprov Jatim, akan dijadikan cambuk dalam melakukan perombakan dan perbaikan terhadap manajemen pemerintahan.
“Tujuan dari DPRD melayangkan surat kepada Pemprov Jatim agar dilakukan monitoring dan evaluasi semata ingin ada perbaikan terhadap pemerintahan di Sampang, namun sangat disesalkan ketika hal itu oleh Pemkab terkesan dianggap biasa dan tidak terjadi apa-apa, kondisi ini membuktikan jika sistem pemerintahan di Sampang betul-betul sudah sakit parah,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Shohebus Sulton, anggota komisi II DPRD Sampang, menurutnya, tingginya dana SILPA sudah menjadi kajian bersama di tingkat legislatif. Hal itu merupakan bukti kinerja eksekutif masih belum maksimal. Selain itu, perencanaan yang kurang matang, sehingga tidak jarang ditemukan banyak kegiatan yang terpaksa digagalkan karena perencanannya salah.
Ditegaskan Sulton, berdasarkan LKPj tahun 2016, dana SILPA pada Tahun 2014 tercatat Rp202 miliar. Sementara bertambahnya dana SILPA pada Tahun 2015 karena pada sejumlah dinas terdapat anggaran yang tidak terserap seratus persen.
Seperti pada Dinas Pertanian yang anggarannya Rp33 miliar hanya terserap Rp28 miliar. Selain itu, pada PU Pengairan Rp144 milar hanya terserap Rp130 miliar. Pada Dinas Pendikan Rp570 miliar hanya terserap Rp479 miliar, dan Dinkes Rp130 miliar terserap Rp113 miliar.
“Dari hasil yang kami kaji, dana SILPA paling besar terdapat di Disdik, yakni sekitar Rp71 miliar, dan dana itu merupakan program tunjangan profesi guru (TPG) yang tidak bisa dicairkan,” tuturnya.
Terpisah, Bupati Sampang A Fannan Hasib saat dikonfirmasi usai menghadiri acara halal bihalal PDIP di gedung BPU kemarin, terkesan hemat bicara. Ia hanya mengatakan jika kedatangan Tim Monev Pemprov Jatim sudah selesai dan tinggal menunggu hasil rekomendasinya.
“Sudah ditindaklanjuti, sudah selesai, tunggu saja hasil rekomendasinya, tunggu saja nanti,” tandasnya.