BALIKPAPAN, Selasa (14/4) suaraindonesia-news.com – Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, memimpin langsung Apel Kesiapan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Lapangan M. Yasin, Balikpapan.
Bukan sekadar pengecekan personel, apel ini menjadi momentum penegasan arah baru Korps Bhayangkara di Kaltim, yakni mengubah wajah pengamanan dari pendekatan kekuasaan (power based) menjadi pendekatan berbasis kepercayaan (trust based).
Dalam arahannya, Irjen Pol. Endar Priantoro menekankan bahwa Polri harus menjadi institusi yang dicintai, bukan ditakuti.
Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memandang massa aksi bukan sebagai objek pengamanan, melainkan masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya yang perlu dilayani.
“Kita bergeser ke konsep melayani massa unjuk rasa. Kedepankan hak asasi manusia dan optimalkan peran negosiator. Tindakan tegas dan terukur adalah jalan terakhir, hanya jika terjadi pelanggaran hukum atau kerusuhan yang membahayakan,” tegas Kapolda di hadapan ratusan personel dan Pejabat Utama Polda Kaltim.
Menyadari dinamika lapangan yang seringkali memancing emosi, Kapolda memberikan pesan menyentuh terkait pengendalian diri. Ia meminta personel untuk tetap tenang dan menunjukkan kedewasaan, meski berada di bawah tekanan provokasi.
“Tahan emosi, tunjukkan kedewasaan kita. Biarkan masyarakat yang menilai siapa yang dapat dijadikan contoh. Selama tidak membahayakan, biarkan mereka berekspresi. Tugas kita adalah mengawal dan memfasilitasi mediasi agar aspirasi mereka sampai ke tujuan,” tambahnya.
Lebih jauh, Kapolda mengingatkan bahwa peran Polda Kaltim kini jauh lebih strategis seiring dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Stabilitas keamanan di Kalimantan Timur bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan representasi dari stabilitas nasional di mata dunia.
“Menjaga Kaltim berarti menjaga keberlangsungan agenda pembangunan nasional. Situasi keamanan di wilayah ini adalah indikator keberhasilan negara dalam menjaga stabilitas,” pungkas Jenderal bintang dua tersebut.
Selain pengamanan di titik aksi, Kapolda juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal melalui rekayasa lalu lintas yang efektif, sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga Balikpapan tidak terganggu oleh adanya penyampaian pendapat di muka umum.
