BALIKPAPAN, Selasa (19/5) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Najib menerangkan bahwa evaluasi LKPJ seharusnya tidak sekadar menjadi formalitas normatif, melainkan harus membedah dampak nyata (outcome) dari visi dan misi kepala daerah di masyarakat.
Najib menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara fokus kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ dan Pansus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika masalah kualitas fisik proyek infrastruktur menjadi ranah Pansus BPK berdasarkan hasil audit, maka Pansus LKPJ bertugas menelaah sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menerjemahkan visi misi Wali Kota ke dalam program kerja riil sepanjang tahun 2025.
“Secara aturan kementerian atau target administratif, kinerja OPD mungkin terlihat bagus. Namun permasalahannya bukan di situ. Yang kita kejar adalah outcome-nya. Apakah di tahun 2025 visi misi Wali Kota sudah benar-benar terlaksana dan dirasakan masyarakat?” ujar Najib kepada awak media di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa, (19/5).
Ia mencontohkan program prioritas peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melekat pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Najib menilai kuota pelatihan kerja yang ada mungkin saat ini masih sangat minim dan belum solutif bagi lulusan sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Misalkan, selama ini hanya ada 80 orang yang diikutkan pelatihan, bagaimana bisa mendongkrak SDM kota ini? Sehingga Disnaker harus bergerak aktif lewat kelurahan. Cari minimal 10 anak per kelurahan yang putus sekolah atau tidak kuliah, lalu latih mereka agar siap menghadapi dunia kerja,” ungkapnya.
Selain sektor SDM, Fraksi PDI Perjuangan juga menaruh perhatian besar pada program jaminan kesehatan. Najib mengingatkan bahwa program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin merupakan program murni yang diinisiasi oleh PDI Perjuangan saat almarhum Thohari Aziz berpasangan dengan Rahmad Mas’ud di periode awal.
Dalam realisasinya saat ini, Fraksi PDIP terus mengawasi apakah fasilitas kesehatan gratis tersebut sudah tersalurkan secara merata atau justru masih banyak warga miskin yang terlewati.
Di akhir pernyataannya, Najib menilai komitmen Wali Kota Balikpapan sebenarnya sudah baik. Namun, kendala utama sering kali berada di jajaran birokrasi bawahannya yang lambat dan kurang tepat dalam mengeksekusi visi misi tersebut.
“Visi misi Wali Kota itu bagus, tetapi persoalannya adalah apakah jajaran OPD di bawahnya mampu menterjemahkan visi misi tersebut ke dalam kebijakan nyata? Di situlah fungsi pengawasan kami di DPRD,” pungkasnya.
Reporter: Fauzi
Editor: Qonita
Publisher: Eka
