JAKARTA, Rabu (11/12) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan membahas langkah-langkah penyelesaian konflik serta isu strategis yang melibatkan BUMN dan ranah Kementerian ATR/BPN.
Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tiga prioritas utama kepada Kementerian ATR/BPN terkait penyelesaian konflik tanah.
“Pertama, penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua, menyelesaikan konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” ujar Nusron.
Ia juga menjelaskan bahwa berbagai langkah koordinasi telah dilakukan, termasuk pertemuan dengan instansi terkait seperti Mabes TNI. Menteri Nusron menekankan pentingnya akurasi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko yang terukur dalam menangani persoalan-persoalan strategis ini, terutama yang berhubungan dengan swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
“Jika ada permohonan dari BUMN yang menyangkut kegiatan strategis seperti swasembada energi, pangan, atau hilirisasi, saya minta agar sejak dokumen dinyatakan lengkap, prosesnya segera ditangani. Kita tidak boleh dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, dan prudent,” tegas Menteri Nusron.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir dalam pertemuan ini menyambut baik kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN. Ia menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan untuk menyelesaikan beberapa persoalan BUMN terkait tanah.
“Kami sudah melakukan pemetaan persoalan yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, termasuk soal kedaulatan energi, yang menjadi bahasan penting dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Ke depan, penanganan isu strategis ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN,” ujar Aminudin.
Hadir dalam rapat tersebut, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari berbagai BUMN. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan strategis dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan BUMN.
