SUMENEP, Mingu (04/08) suaraindonesia-news.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep, Madura, Jawa Timur, baru-baru ini mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di jenjang taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
Pertemuan tersebut menekankan tiga poin utama: pengembangan program dan layanan pendidikan inklusif, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan, serta penyebarluasan kebijakan terkait pendidikan inklusif.
Diketahui rapat itu merupakan respons terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kelainan atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Peraturan ini menegaskan pentingnya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasi peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau bakat istimewa.
Kepala Dispendik Sumenep Agus Dwi Saputra, melalui Kabid Pembinaan SD Ardiansyah Ali Shochibi, menegaskan komitmen institusinya untuk menyukseskan implementasi kurikulum merdeka dan transformasi pendidikan inklusif.
“Pendidikan inklusif merupakan alternatif penting dalam menghadapi tantangan, terutama ketika menghadapi keterbatasan guru pembimbing khusus dan keterampilan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler,” ungkapnya saat dihubungi via WhatsApp. Minggu (04/08/2024).
Sosialisasi ini dilaksanakan pada kamis (01/08/24) kemarin yang menargetkan pengawas, koordinator, dan kepala sekolah di Kabupaten Sumenep.
Baca Juga: DKPP Sumenep Pastikan Produksi Tembakau Tahun 2024 Meningkat
Pihaknya menekankan pentingnya kesiapan sekolah dalam menyambut siswa dengan kebutuhan khusus, dan mengedukasi guru, wali murid, serta masyarakat tentang pentingnya penerimaan terhadap siswa-siswa tersebut.
“Sekolah yang menerima siswa dengan kebutuhan khusus bukanlah sekolah yang tertinggal atau mundur. Kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan di sekolah-sekolah reguler,” jelas Ardiansyah.
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti tantangan dalam kesiapan sarana dan prasarana sekolah.
Menurutnya, beberapa sekolah masih perlu penyesuaian agar siap menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal.
Kemudian evaluasi berkala dan pembenahan administratif menjadi langkah utama untuk memastikan efektivitas implementasi program ini.
Ia mengaku disndik Sumenep berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif.
“Dalam waktu dekat, pedoman terkait akan dirampungkan oleh tim yang terdiri dari pejabat disndik serta guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan di kementerian,” tambah Ardi.
Upaya ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus dan memastikan bahwa semua siswa memperoleh pendidikan yang adil dan setara.
Reporter : Ari
Editor : Amin
Publisher : Eka Putri
