ACEH, Kamis (31/10/ 2019) suaraindonesia-news.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh resmi merilis hasil seleksi Administrasi calon penerima beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri, dari jenjang S1 sampai dengan S3, pengumuman ini ternyata tidak menggembirakan bagi publik terutama para pendaftar, banyak diantara mereka yang merasa kecewa, kekecewaan diakibatkan oleh beragam alasan, diantara misalnya, ada dugaan penetapan syarat administrasi disesuaikan dengan selera panitia perekrutan, bahkan ada dugaan yang tidak memenuhi syarat diluluskan sementara yang syaratnya lengkap justru tidak lulus.
Aktivis Pemerhati Pendidikan Aceh, Sanusi Madli kepada media, dalam rilis nya, menyampaikan kekesesalan nya atas kinerja BPSDM Aceh yang sangat bertolak belakang atauran yang di buat nya sendiri, Kamis (31/10) di Kota Banda Aceh.
“Pasalnya panitia penerimaan membuat persyaratan khusus dimana untuk Beasiswa Luar Negeri harus memiliki LOA (Letter Of Acceptence) di salah satu perguruan tinggi tahun 2019. Namun sangat miris ketika pengumuman diumumkan ke publik justru yang tidak memiliki Loa (Letter Of Acceptence) yang lulus dan mendapatkan Beasiswa, hal ini sangat bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh panitia BPSDM Aceh,” kata Sanusi.
Dari sini kata Sanusi, publik dapat menilai konsistensi aturan yang dibuat justru di kang-kangi pihak BPSDM sendiri.
“Seharusnya aturan baku yang telah tetap benar-benar di implementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sanusi.
Bahkan kata Sanusi, bukan hanya tahun ini saja, tahun tahun sebelumnya juga tersiar kabar miring yang datang dari gedung istimewa tersebut.
“Kami juga mendapatkan laporan dari warga yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga yang mengelola anggaran miliyaran rupiah ini,” ujar Sanusi.
Menurut pengakuan warga yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan, panitia terkesan membuat syarat yang menyulitkan.
“Petugas yang menerima berkas mempersulit syarat syaratnya, contoh toefl tidak tertulis masa berlakunya dibilang oleh petugas harus yang terbaru, kemudian, tidak boleh mahasiswa yang sedang belajar, harus ada surat keterangan belajar bagaimana ada surat keterangan belajar sementara yang bersangkutan belum belajar, jika kita ajukan mahasiswa yang sedang belajar dibilang tidak bisa yang diterima mahasiswa baru,” ucapnya.
Sanusi melanjutkan, tidak hanya itu saja, ia juga mengaku jika pihaknya mendapatkan laporan dari warga lainnya.
“Panitia yang menerima berkas banyak buat syarat syarat diluar ketentuan yang dipublikasikan, saya tadi mengalaminya padahal anak saya lengkap syarat tapi ditolak,” ungkap Sanusi meniru ucapan warga tersebut.
Sanusi menceritakan bahwa pihak nya juga sempat mendengar kabar, ada mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, tiba tiba diputuskan beasiswanya yang diduga akibat perselisihan dengan oknum di BPSDM, menurut pengakuannya, oknum BPSDM merasa tersinggung atas ucapan dirinya, akhirnya diputuskan sepihak, padahal persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sangat sepele, tanpa harus ada yang dirugikan.
“Hal ini tentu sangat merugikan sang mahasiswa, dan kondisi ini membuat sang mahasiswa harus mengemis dimana mana untuk mencari uang membayar spp yang tinggal satu semester lagi,” lanjut Mantan Ketua DPM Unsyiah ini.
Cerita ini tentu menimbulkan beragam tanda tanya dimasyarakat, belum lagi muncul isu miring tentang adanya pesanan, tatakelola yang buruk, layanan yang masih dibawah standar, keterbukaan dan sosialisasi yang masih minim, serta persoalan lainnya.
“Atas berbagai laporan tersebut, seolah olah seperti mengkomfirmasikan bahwa isu miring yang berkembang selama ini benar adanya,” lanjut Sanusi.
Aceh yang hari ini memiliki anggaran yang melimpah di bidang pendidikan, ternyata belum membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan mutu pendidikan Aceh berada di peringkat 25 dari 34 provinsi, sementara dari nilai UN lebih stragis lagi, berada diperingkat 33 dari 34 provinsi, sangat menyedihkan, program Aceh Caroeng terkesan hanya menjadi wacana saja, bagaimana bisa melahirkan orang orang cerdas, terdidik, bermutu bila pintu menuju kesana mengalami banyak lika liku yang tidak jelas.
“Oleh karena itu, kami berharap para pihak terutama pemerintah Aceh dalam hal ini Plt Gubernur Aceh perlu turun tangan, mengevaluasi kembali secara menyeluruh, kemudian pihak Ombudsman juga perlu turun tangan, untuk mengevaluasi kinerja dan layanan publik, serta BPK perlu mengaudit pengelolaan anggaran yang ada di BPSDM Aceh. Dan lembaga anti rasuah KPK juga harus mengaudit secara keseluruhan keuangan BPSDM Aceh,” tuturnya.
Sehingga kata dia, hal-hal yang dapat merusak citra BPSDM dapat diperbaiki serta lahirnya tranparansi sehingga tidak menimbulkan korban, penerima juga orang yang berhak dan tepat sasaran.
“Orang-orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu membangun Aceh kedepan, bukan hanya sekedar mencari uang saku serta titel saja,” tutup Sanusi.
Kepala BPSDM Aceh, Syaridin, saat media suaraindonesia-news.com mengkonfirmasi via WhatsApp, menanyakan tentang masalah tersebut, membantah tudingan yang dialamatkan kepada lembaga yang di pimpinnya.
“Mereka menilai kami bobrok terserah yang menilainya, perlu saya sampaikan bahwa masalah Samsul yang tidak lulus administrasi beasiswa S3 Keumala, suruh dia coba lihat kembali ke BPSDM, yang salah apa BPSDM atau yang bersangkutan,” kata Rasyidin.
Lebih lanjut, Rasyidin menjelaskan, dalam persyaratan jelas di minta TOEFL 550, sedangkan yang bersangkutan TOEFL nya 340, sedangkan LO tidak diminta sebagai persyaratan wajib.
Reporter : Masri
Editor : Amin
Publisher : Marisa
