SUMENEP, Kamis (28/07/2022) suaraindonesia-news.com – Bantuan sosial dari pemerintah pusat, sejak beberapa bulan terakhir terhitung mulai April hingga pertengahan Juli 2022 ini, tak kunjung cair.
Penyebabnya, big data berupa Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) masih dalam masa perbaikan.
Seperti di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, ditemukan adanya ribuan warga miskin dalam DTKS itu yang invalid.
Alhasil, bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepala Dinsos P3A Sumenep, Dzulkarnain menyampaikan, dalam masa perbaikan DTKS di Sumenep diketahui sekitar 10 ribu KPM yang tidak valid. Ada yang sudah meninggal, nomor induk kependudukan (NIK) tidak ada, serta beberapa hal lain.
“Kami sampai detik ini menemukan sekitar sepuluh ribu orang yang meninggal, belum yang layak atau tidak layak,” katanya saat dikonfirmasi media. Kamis, 28 Juli 2022.
Meski demikian, proses dalam perbaikan dan pembenahan DTKS hingga kini belum selesai, artinya masih dimungkinkan data invalid bisa bertambah.
“Akhir bulan ini kita sudah mendapatkan verifikasi dan validasi (verval) kelayakan dan ini masih dientri, itu akan sangat signifikan sekali mengenai sirkulasi data kemiskinan di Kabupaten Sumenep,” terangnya.
Setelah rampung, data yang diperbaiki akan secepatnya dikirim ke Kemensos agar segera mendapatkan pengesahan KPM, sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran.
“Mungkin awal bulan kita akan berkirim surat ke Kemensos untuk mendapatkan pengesahan,” tukasnya.
Reporter : Sya
Editor : Nurul Anam
Publisher : M Hendra E
