BOGOR, Rabu (19 Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Sri Mujitono, S.H., M.H.kunjungi BPN Kota dan Kabupaten untuk memonitor dalam pelaksanaan sertifikasi tanah sesuai dengan target Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pada tahun 2025 sertifikasi tanah seluruh Indonesia ditargetkan selesai.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Sri Mujitono, S.H., M.H. saat berkunjung ke Kota Bogor mengatakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk tahap pertama di wilayah Jabar dengan 384.500 bidang sudah berjalan sejak Januari 2017 yang lalu,bahkan sebagian besar sudah ada yang selesai seperti di Kabupaten Bogor dan 550 bidang di kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat.
Dikatakan Sri Mujitono,untuk tahap ke 2 dengan jumlah 210.000 bidang,baru dimulai dan ditargetkan pada agustus mendatang,program tahap pertama dan kedua sudah selesai terangnya.
“Adapun tugas kami ke Kota Bogor ini untuk memonitor dan membantu kerja BPN Kota Bogor hingga ketingkat Keluraha,tanpa dibantu oleh pemerintahan kota bogor,kalo hanya BPN Kota Bogor sendiri yang bekerja tidak akan berjalan sebagaimana yang direncanakan,” ungkapnya.
Dan sertifikat ini sendiri adalah tanda bukti hak hukum atas tanah, jika sudah pegang sertifikat tanah akan memudahkan mencari pinjaman tambahan modal kerja,silakan datang ke bank
“Tapi hati-hati pinjam ke bank dengan sertifikat harus dihitung, kalkulasikan soal mencicilnya setiap bulan kata Sri Mujitono,” sambungnya.
Sementara Kepala BPN Kota Bogor Eri Julia Pasoreh mengucapkan terimakasih atas kedatangan Kakanwil untuk memonitor kinerja BPN Kota Bogor.
“Untuk mensukseskan program ini dirinya sudah mulai merubah sistem pelayanan di BPN Kota Bogor untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan,” kata dia.
Ditambahkan Eri, di BPN sendiri sudah mulai melakukan terobosan baru untuk mempermudah masyarakat seperti penyediakan aplikasi di setiap loket jenis pelayanan yang bisa diakses masyarakat untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Tujuannya agar masyarakat bisa langsung menyampaikan pendapatnya atas perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara BPN sesuai dengan jenis pelayanan.
“Tersedia dalam aplikasi tersebut empat fitur warna, antara lain warna biru menunjukan sangat puas, hitam puas, hijau cukup dan orange tidak puas,” pungkasnya. (Iran G Hasibuan)
