BALI, Rabu (26 Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Angka Kemiskinan di Bali meningkat, Hal itu berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, penduduk miskin di Bali pada Maret 2017 sebesar 4,25 persen dari jumlah total populasi provinsi Bali.
Padahal, pada September 2016 jumlah penduduk miskin di Bali, masih 4,15 persen dari total populasi.
Melonjaknya angka kemiskinan ini dibarengi dengan kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,153 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,053 poin. Baca Juga: Kapolres Jember: Wartawan Bodong Itu Residivis Kambuhan
“Keparahan kemiskinan itu menggambarkan tentang pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan mereka yang pengeluarannya paling tinggi. Kalau semakin jauh jaraknya, semakin lebar variasinya, berarti keparahannya makin tinggi,” ujar Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho dalam Rapat Kerja Evaluasi Program Pembangunan Semester I Tahun 2017.
Rapat kerja itu dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, para bupati/walikota se-Bali dan para pejabat instansi vertikal di Bali.
Kendati demikian, Adi mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa tingkat sistem ekonomi yang terbentuk sudah mencapai optimal.
“Hal ini mengacu pada tingkat kemiskinan di Bali, yang beberapa tahun terakhir yang berkisar di angka 4 persen,” ujarnya di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, di Jalan Basuki Rachmat Denpasar selatan kelurahan Panjer kota Denpasar, Rabu (26/07).
Namun, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meyakini Provinsi Bali masih bisa menurunkan lagi angka kemiskinannya asalkan para pemimpin serius dan ada kerjasama serta sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan seluruh kabupaten di Bali.
Pastika percaya apabila tingkat kemiskinan di beberapa kabupaten di Bali yang masih di atas 4 persen diturunkan, maka itu akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali.
“Kalau kemiskinan di Karangasem, Klungkung, Buleleng, dan Bangli diturunkan, maka otomatis jumlah penduduk miskin di Bali turun. Pasti turun dari 4,25 persen,” kata Pastika.
Menurut Pastika, angka BPS itu adalah angka makro, sehingga bupati/walikota diharapkan bisa mencari data riil nama-nama warga miskin. Dengan begitu, program yang dibuat menjadi tepat sasaran.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan bahwa harus ada ketegasan terkait dengan pemukiman liar di Denpasar jika memang melanggar peraturan.
Dikatakannya, memang permasalahan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali adalah permukiman kumuh.
“Permukiman kumuh kalau dibiarkan terus menerus akan menjadi permukiman liar yang berarti tidak ada izinnya,” tandasnya. (Sudirman)
