Warga Tuding Pelayanan Gampong Ulee Rubek Barat Sangat Bobrok, Pengelolaan DD Tak Transparan

oleh -595 views
Foto : Akhyar Manyak, masyarakat Desa Ulee Rubek Barat, saat memberikan keterangan kepada media.

ACEH UTARA, Selasa (03/08/2021) suaraindonesia-news.com – Warga keluhkan pelayanan Pemerintahan Gampong Ulee Rubek Barat sangat bobrok selain Keuchik jarang berada di Gampong, pengelolaan Dana Desa (DD) diduga banyak terjadi penyimpangan.

Akhyar Manyak (39) Warga Dusun Matan Kepula, Gampong Ulee Rubek Barat kepada media ini mengungkapkan, masyarakat sangat mengeluh dan merasa kecewa terhadap bobroknya pelayanan pemerintahan Gampong.

“Geuchik antara ada dan tiada, artinya jarang ada di Gampong, saat warga ada keperluan dengan Geuchik, jangan kan bertemu, telpon saja susah,” keluh Akhyar.

Selain pelayanan pemerintah Gampong sangat bobrok, pengelolaan Dana Desa tidak transparan dan diduga terjadi penyimpangan seperti dana BLT tahun 2020.

“Desa lain mendapatkan 9 bulan, tapi di Desa Ulee Rubek Barat hanya disalurkan 3 bulan, sementara 6 tahap lagi per bulan Rp 300 ribu sampai saat ini belum ada penjelasan kepada masyarakat kenapa tidak disalurkan,” ujar Akhyar.

Sementara BLT tahun 2021 baru disalurkan satu bulan sebesar Rp 300 ribu, warga sudah bertanya -tanya tahap selanjut nya kapan akan disalurkan, karena sudah bulan Agustus.

Hal senada juga disampaikan warga lain nya Juliana dan Irmayanti selama ini pelayanan Gampong sangat mengecewakan.

“Saat kita perlu Geuchik, namun tidak pernah ada di tempat,” ujar Juliana.

Geuchik Ulee Rubek Barat Herizal Saputra saat ditemui media ini menjelaskan terkait BLT tahun 2020, hanya mampu disalurkan 3 bulan masing-masing Rp 600 ribu perbulan untuk 136 KPM, sedangkan sisa 9 bulan lagi masing-masing perbulan 300 ribu per KPM seperti di syaratkan tidak cukup anggaran.

“Karena tidak cukup anggaran, kita salurkan 3 bulan, dari 9 bulan,” jelas Herizal. Selasa (3/8).

Bahkan katanya, BLT tahun 2021 baru disalurkan satu bulan Rp 300 ribu per KPM, karena jumlah nya bertambah dari 137 KPM menjadi 329 KPM, maka berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama disalurkan sama rata, dengan jumlah anggaran BLT dihitung untuk 5 bulan.

“Kebijakan tersebut setelah kita lakukan kordinasi dengan pihak Kabupaten, baik dengan Bupati, Wakil Bupati dan Dinas,” terangnya.

Terkait bobroknya pelayan Gampong, Geuchik membantahnya, menurutnya pihaknya sudah memberikan tugas masing-masing kepada perangakat Desa untuk melayani administrasi dan kebutuhan lain masyarakat.

“Tidak mungkin semua tugas di lakukan oleh Geuchik, dan tidak mungkin setiap hari harus ada di Gampong karena kita sudah berikan tugas kepada perangkat Desa,” pungkasnya.

Reporter : Masri
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *