Warga Nongkrong di Warung Kopi, Bisa Di Sanksi Pidana

oleh -187 views
Kapolres bersama Bupati, Dandim 0821 dan Danyon 527 saat diamankan sejumlah warga yang masih nongkrong di warung kopi.

LUMAJANG, Minggu (29/3/2020) suaraindonesia-news.com – Warga masyarakat kota Lumajang siap-siap di sanksi pidana jika melanggar maklumat Polri terkait pencegahan virus corona atau COVID-19. Hal ini disampaikan Kapolres Lumajang, AKBP Adewira Negara Siregar saat mengamankan sejumlah warga masyarakat yang lagi asyik nongkrong di warung kopi, warung internet dan tempat lain, tadi malam.

“Kami akan terus mengerahkan anggotanya mulai dari Polsek hingga Polres untuk memberikan imbauan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Seperti dikutip dari IDN times.com Polri telah menggelar operasi aman nusa dua terkait COVID-19. Pernyataan ini diungkapkan oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Muhammad Iqbal, yang mana beliau menjelaskan, bahwa kepolisian sudah menjalankan protokol yang disarankan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Seperti social distancing, pengecekan suhu tubuh, dan penyeprotan disinfektan. Kapolri kata Iqbal, juga memberlakukan konsep operasi khusus kepolisian yaitu, sandi operasi aman Nusa Dua.

“Dalam rangka penanganan virus corona. Dari kemarin tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April 2020. Dapat diperpanjang melihat situasi dan kondisi,” jelasnya.

“Saat ini Polri juga mengawal konsep sosial distancing. Saat ini teman-teman (media) tidak boleh lagi mendekat ke saya sebagai spokesperson, sebagai juru bicara. Saya menyampaikan informasi tetapi kita juga menggunakan masker dan lain sebagainya,” sambungnya.

Polri tak segan-segan menindak masyarakat yang masih terlihat berkumpul bersama-sama.

Iqbal menuturkan, pihaknya tak ingin hanya karena kerumunan masyarakat, penyebaran virus corona terus bertambah. Polri juga tak segan menindak mereka yang acuh terhadap imbauan pemerintah termasuk maklumat Kapolri.

“Pasal 212 KUHP barang siapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang saat ini melaksanakan tugas dapat dipidana. Kita lakukan terus pemantauan dan penyidikan. Pasal 216 dan 218 tambahan pasal. Initinya bisa dipidana,” bebernya.

Masyarakat bisa dipenjara hingga didenda

Dari penelusuran IDN times.com, Pasal 212 KUHP berisi tentang ‘Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah’.

Kemudian, Pasal 216 ayat (1) menjelaskan, ‘Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah’.

Terakhir, Pasal 218 KUHP menjelaskan, ‘Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah’.

Kapolri keluarkan maklumat untuk antisipasi penyebaran COVID-19.

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Maklumat itu dikeluarkan pada 19 Maret 2020 dengan Nomor Mak/2/III/2020.

Berikut isi maklumat Kapolri selengkapnya.

1. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum ataupun lingkungan sendiri.

a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan lain sebagainya.
b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan reseptionis keluarga.
c. Kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan.
d. Unjukrasa, pawai dan karnaval serta kegiatan lain yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak.

2. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan jangan panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.

3. Apalagi dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang maka wajib mengikuti prosedur pemerintah.

4. Tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok secara berlebihan.

5. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas dan dapat meresahkan masyarakat.

6. Apalagi ada informasi yang sumbernya tidak jelas dapat menghubungi pihak kepolisian.

7. Apalagi ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *