Reporter : Ipul
TERNATE malut, Selasa (18/04/2017) suaraindonesia-news.com – Puluhan masyarakat Kelurahan Mangga Dua, Senin, (17/04) kemarin menggelar aksi unjuk rasa menuntut, Pelabuha Semut segera diopersikan.
Pasalnya, pembangunan Pelabuhan Semut yang suda selesai sejak tahun 2015 ini yang menghabiskan anggaran Negara berkisar Rp 40 miliar, namun sampai sekarang belum lagi difungsikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Syarif Abdullah dalam orasinya menyampiakan, sampai saat ini pihak Pemerintah dan KSOP hanya menebar janji bahwa segera peresmian dan diopersikan, namun pada kenyataannya, kata Syarif, pemerintah hanya menghambur uang rakyat utuk membangunan pelabuhan Semut.
Lanjutnya, sesuai janji pemerintah dan KSOP Ternate beberapa waktu lalu bahwa, pelabuhan Semut akan diresmikan pada 28 Februari 2017 kemarin, tapi hingga kini pelabuhan tersebut belum juga diresmikan dan difungsikan.
Aksi tersebut digelar di Kantor KSOP Ternate, kantor walikota Ternate dan DPRD kota Ternate. Dalam aksi tersebut, masa aksi diterima untuk melakukan hering dengan Kepala KSOP Ternate, Hengky Mainassy, dan Hengki berjanji akan mengopersikan Pelabuhan Semut itu dalam minggu ini.
Masa aksi juga melakukan hering dengan Pemerintah Kota Ternate melalui Kepala Dinas Perhubungan Thambrin Alwi. Hasil hering itu, Thambrin juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat Manggadua tersebut.
Thambrin juga mengatakan, hari ini juga, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Tikep dan Halbar untuk membicarakan persoalan ini
Dari penjelas itu, masa aksi kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor DPRD kota Ternate, menuntut DPRD sebagai penyambung lidah rakyat, dapat mengawal aspirasi dan tuntutan rakyat Manggadua.
Masa aksi yang diterima oleh Komisi I DPRD untuk melakukan hering ini, anggota Komisi I DPRD Muzakir Gammgulu mengatakan, dari awal sistem perencanaan pembangunan Pelabuhan Semut itu suda salah. Artinya, kata dia, pemerintah membangun sesuatu pasti memiliki perencenaan.
“Pelabuhan Semut adalah pelabuhan Speed, tapi kenapa dalam nomenklatur namanya Armada Pelabuhan Semut? Ini yang harus dipertanyakan”, katanya meragukan.
Lanjutnya, pelabuhan yang diberi nama Armada menjadi tarik menarik dalam system pengelolaan, sementara Pemerintah kota suda bersusa paya memberikan lahannya, tapi pada saat pembangunan selesai, pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan pengelolaan pada pemkot Ternate.
Dia mengatakan, pada 26 Januari 2017, ketika DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Pehubungan, DPRD mendapat penjelasan bahwa yang jadi masalah adalah penamaan Armadanya, karena Armada tersebut menampung kapal diatas 7 Gt yang dikelola oleh KSOP. Sedangkan dibawa 7 Gt, itu dikelola oleh pemerintah melalui BUMD. “Pemkot sampai saat ini suda menyurat ke Kementerian tapi belum ada balasan”, katanya.
Dalam hering itu, Anggota Komisi I Muzakir Gamgulu dan Masri A. Tuara juga menyampaikan bahwa, titik persoalannya adalah Pemerintah pusat tidak mengiklaskan sepenuhnya pengelolaan pelabuhan semut ke pemerintah kota Ternate sehingga sampai saat ini masi tarik menarik dengan persoalan tersebut.
