KOTA BOGOR, Jumat (10/04) suaraindonesia-news.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, meninjau langsung pelaksanaan hari pertama Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (10/04/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bima Arya didampingi Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim. Keduanya melakukan monitoring sistem kepegawaian melalui aplikasi Simpeg e-Kinerja Kota Bogor dari Balai Kota Bogor.
Selain itu, Bima Arya juga mengecek langsung perangkat daerah di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke Kelurahan Paledang serta rumah aparatur sipil negara (ASN) yang melaksanakan WFH menggunakan kendaraan listrik.
Bima Arya menilai pelaksanaan WFH di Kota Bogor berjalan dengan baik, khususnya dalam hal pengawasan berbasis teknologi.
“Pertama, mekanisme pengawasan yang sangat baik. Karena sudah ada aplikasi e-Kinerja di tingkat Kota Bogor yang telah menyesuaikan pengaturan mekanisme kerja di rumah. Jadi, yang kami lihat tadi sangat kami apresiasi, ASN di rumah bisa melakukan absensi dan koordinatnya disesuaikan dengan lokasi rumah. Jadi, kalau bergeser dianggap tidak absen,” ujarnya.
Ia menambahkan, ASN yang melanggar ketentuan WFH akan dikenakan sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja. Evaluasi terhadap pelaksanaan WFH akan dilakukan setelah berjalan selama satu bulan oleh kepala daerah.
“Dan kami melihat bahwa WFH ini harus didampingi dan diimbangi dengan perangkat teknologi sistem pemantauan yang mumpuni,” ucapnya.
Bagi ASN yang tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO), Bima Arya mendorong penggunaan transportasi publik, sepeda, maupun kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa kebijakan WFH di Kota Bogor diterapkan bagi ASN eselon III ke bawah dengan persentase 9 persen atau sebanyak 1.054 pegawai dari total keseluruhan ASN.
Menurutnya, pelaksanaan WFH dilakukan secara berbasis teknologi dengan pengawasan ketat, meliputi pemantauan koordinat lokasi ASN, absensi sebanyak tiga kali sehari, serta kewajiban penyampaian laporan kinerja.
“Dan ini harus dipastikan pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan koordinat kediaman masing-masing,” ujarnya.
Dedie juga menyebutkan bahwa penerapan WFH memberikan dampak efisiensi anggaran, terutama dalam penggunaan air, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM), baik untuk kendaraan dinas maupun pribadi.
“Secara akumulatif, efisiensi bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Itu dari akumulasi hanya eselon III ke bawah,” ujarnya.
